Prabowo: Saya Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, untuk Melihat Indonesia Jaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah.
Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Ria Norsan.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik perlu mempelajari terlebih dahulu temuan dari upaya paksa tersebut sebelum memanggil Gubernur. "Hasil penggeledahan akan menjadi bahan pertanyaan saat pemeriksaan Pak Gubernur," ujar Asep, Rabu (1/10/2025).Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa barang bukti terkait dugaan korupsi proyek jalan telah disita, namun rinciannya belum bisa disampaikan. Penggeledahan dilakukan pada Maret dan April 2025 di 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak, termasuk rumah dinas Bupati dan Gubernur.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan ini terjadi saat Ria Norsan menjabat Bupati Mempawah dua periode (2009-2014 dan 2014-2018). KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Abdurahman (PNS), Lutfi Kaharuddin (Dirut PT Aditama Borneo Prima), dan Idy Safriadi (PNS Kabupaten Mempawah). Dugaan kerugian negara mencapai Rp40 miliar.
Asep menekankan bahwa setiap proyek pembangunan jalan pasti sepengetahuan kepala daerah, dan pemeriksaan Ria Norsan akan mendalami apakah ada kebijakan yang menyimpang terkait proyek peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Dinas PU Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.
KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh bukti dan peran para pihak jelas, termasuk dugaan bancakan dalam proyek tersebut.*
(ds/j006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN