Mualem Ingatkan Potensi Konflik Aceh, Revisi UUPA Dinilai Mendesak!
JAKARTA Pemerintah Aceh menegaskan revisi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kebutuhan strateg
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Raya menyambangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, relawan menyatakan komitmen mereka untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta membentuk tim siber guna melawan narasi fitnah dan disinformasi yang menyudutkan program prioritas nasional tersebut.
Juru Bicara Jaringan '98, Ricky Tamba, mengatakan pertemuan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan relawan dari sejumlah elemen, antara lain Relawan Gatot Kaca, Tim 8 Prabowo-Gibran, Nawasena Indonesia Emas, Srikandi Prabowo-Gibran Experience, Bara JP, dan Rumah Kebangsaan Pancasila.Baca Juga:
"Kami bersepakat bahwa seluruh relawan di Indonesia akan bersatu padu mendukung penuh pengawasan MBG di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Kami juga akan serentak bergerak untuk meng-counter disinformasi, fitnah, dan kebencian yang terus dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin MBG sukses," ujar Ricky di hadapan awak media.
Salah satu langkah konkret yang akan diambil, lanjut Ricky, adalah pembentukan tim perang siber di masing-masing kelompok relawan.
Tim ini akan bertugas memantau media sosial dan membalas narasi negatif yang dianggap menyesatkan publik soal program MBG.
"Setiap relawan akan segera membentuk tim perang siber untuk meng-counter narasi jahat, fitnah, kebencian, disinformasi, dan sejenisnya," tegasnya.
Ia juga menyerukan kepada masyarakat luas agar mendukung pelaksanaan MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
"Yakinlah, program ini adalah untuk masa depan bangsa. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia melawan narasi yang memfitnah Pak Prabowo, memfitnah BGN, dan memfitnah program MBG," tambah Ricky.
Meski akan aktif mengawal pelaksanaan program di lapangan, Ricky menegaskan relawan tidak akan bertindak sendiri atau mengambil alih tugas aparat negara.
Sebaliknya, mereka akan menampung laporan masyarakat dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwenang.
"Kami tidak akan melakukan tindakan sendiri. Jika ada laporan masyarakat terkait pelanggaran atau masalah di lapangan, kami akan sampaikan ke Polda atau Polres setempat. Itu sesuai dengan tugas dan peran kami," ujarnya.
JAKARTA Pemerintah Aceh menegaskan revisi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kebutuhan strateg
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa, 26 Mei 2026, di zona hijau. Pada awal sesi perdagangan, IHSG meng
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah harga pangan strategis nasional mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Komoditas cabai dan bawan
EKONOMI
OlehYudi LatifSAUDARAKU, orang Indonesia tumbuh dengan ajaran lembut menghormati yang tua, ringan tangan pada tetangga, ramah pada tamu as
OPINI
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi merespons santai viralnya potongan video yang memperlihatkan dugaan percakapan Wakil Ketua
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto, meminta proses pengisian kekosongan pimpinan Ombudsman RI
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Selasa, 26 Mei 2026. Di tengah lo
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada awal perdagangan Selasa (26/5/2026). Mata uang domestik dibuka melemah 0,03 persen ke p
EKONOMI
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku menangis setelah menonton film dokumenter
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Hak Asasi Manusia Natal
HUKUM DAN KRIMINAL