Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), buka suara mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang belakangan menjadi sorotan akibat tingginya beban utang.
Jokowi menegaskan pembangunan proyek tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi kemacetan parah di Jabodetabek dan Kota Bandung.
"Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun yang lalu, dan Jabodetabek kemacetannya parah," ujar Jokowi saat ditemui di Kottabarat, Senin (27/10/2025).
Baca Juga:
Jokowi menyebut, kemacetan yang terjadi di kedua wilayah itu menyebabkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun.
Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, termasuk MRT, LRT, KRL, kereta bandara, hingga kereta cepat Whoosh.
"Nah, untuk mengatasi itu kemudian direncanakan dibangun MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya KRL. Ada juga kereta bandara agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum," jelasnya.
Presiden menekankan prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, bukan semata-mata mencari laba.
Transportasi umum diukur dari social return on investment, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat.
"Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Contohnya MRT, pemerintah DKI Jakarta mensubsidi Rp 800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus sampai HI. Nanti kalau semua rute selesai, subsidi diperkirakan mencapai Rp 4,5 triliun," jelas Jokowi.
Terkait dugaan kerugian proyek Whoosh, Jokowi menyebut perhitungan EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) proyek diperkirakan makin positif seiring bertambahnya jumlah penumpang.
Saat ini, kereta cepat Whoosh melayani sekitar 19.000 penumpang per hari, dengan total penumpang mencapai 12 juta.
Jokowi optimistis kerugian akan terus berkurang dalam beberapa tahun ke depan, tergantung seberapa banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
"Ini baru tahun pertama. Perkiraan EBITDA-nya akan lebih positif setelah enam tahun karena semakin banyak orang yang berpindah ke transportasi massal," ujar Jokowi.
Dengan penjelasan tersebut, Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.*
(cb/a008)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.