17 Pejabat Pemko Tanjungbalai Resmi Dilantik, Wakil Wali Kota Minta Tingkatkan Kinerja
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik 15 pejabat administrator dan pengawas serta 2 kepala puskesmas
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah, yang memiliki tugas utama memonitor dan mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Satgas ini dibagi dalam tiga kelompok kerja (Pokja) untuk menangani berbagai aspek mulai dari anggaran hingga regulasi dan penegakan hukum.
Deputi I Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa Pokja I bertugas memonitor realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L).Baca Juga:
"Pokja I akan mengulas anggaran K/L, mulai dari pagu hingga realisasi serapan. Hingga akhir Oktober ini, kita evaluasi apakah target bisa tercapai. Jika tidak, anggaran bisa dialihkan ke program yang lebih siap," kata Ferry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10).
Sementara itu, Pokja II bertugas melakukan debottlenecking, yakni menyingkirkan hambatan dalam pelaksanaan investasi dan kegiatan usaha di lapangan.
Jika ditemukan masalah, Pokja II akan langsung menanganinya agar program berjalan lebih lancar.
Pokja III fokus pada regulasi dan penegakan hukum. "Jika penyusunan kebijakan membutuhkan dukungan regulasi atau penegakan hukum, Pokja III akan turun tangan," ujar Ferry.
Satgas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Tiga wakil ketua Satgas adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Satgas akan menerima pengaduan langsung dari pelaku usaha dan menggelar perkara kasus yang dilaporkan satu hari setiap pekan.
Purbaya menegaskan pihaknya tidak segan memotong atau menahan transfer anggaran jika kementerian/lembaga terkait tidak menjalankan keputusan Satgas.
"Langkah ekstrem ini perlu karena sekadar memperbaiki aturan tidak akan menyelesaikan masalah. Birokrasi bisa diakali. Semua langkah yang saya sampaikan ke publik telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Purbaya.
Satgas Percepatan Program Pemerintah diharapkan mampu mempercepat realisasi program prioritas nasional, menyelesaikan hambatan investasi, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien.*
(bi/a008)
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik 15 pejabat administrator dan pengawas serta 2 kepala puskesmas
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Keju
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram menggelar rapat bersama seluruh pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Rabu (5/8/20
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., meninjau langsung pelaksanaan program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyara
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan situasi di Tanah Air sangat terkendali.
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan tengah melakukan pengecekan terkait izin Tempat Hiburan Malam (THM) Helen&039s Night Mart yang dise
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengkritik tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS yang curhat menunggu kamar
KESEHATAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026 mencapai 7,22 juta orang atau setara dengan ti
EKONOMI
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta
EKONOMI
MEDAN Anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor (AT) dan anaknya menjadi tersangka kasus dugaan pengeroyokan kepada tetangganya, Robin Marojah
HUKUM DAN KRIMINAL