
Mendag: Tarif Trump 19% Justru Untungkan Indonesia
JAKARTA Pemerintah Indonesia memandang pengenaan tarif impor sebesar 19 oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia sebagai pel
Ekonomi
MANILA -Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, membantah tegas tuduhan bahwa dirinya merupakan dalang di balik upaya pembunuhan Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. Pernyataan ini disampaikan setelah Kementerian Hukum Filipina menetapkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan rencana pembunuhan tersebut pada Senin (25/11).
Sara, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, kini menghadapi penyelidikan resmi oleh aparat keamanan Filipina. Selain ancaman hukum, Sara juga terancam dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Kontroversi ini bermula dari pernyataan Sara pada akhir pekan lalu, di mana ia menginstruksikan tim keamanannya untuk membunuh Bongbong Marcos jika dirinya terbunuh lebih dulu. Pernyataan ini bahkan meluas hingga menyebut ibu negara Liza Araneta dan saudara Presiden, Martin Romualdez, sebagai targetnya.
Namun, Sara menyebut pernyataan tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran atas kondisi pemerintahan saat ini.
“Pemerintahan Marcos gagal melayani rakyat sembari mereka dengan ahli menganiaya musuh-musuh politik,” ujar Sara, seperti dikutip dari AFP.
Dalam pernyataannya hari ini, Sara menyebut tuduhan terhadap dirinya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.
“Akal sehat seharusnya cukup bagi kita untuk memahami dan menerima bahwa tindakan balas dendam bersyarat yang seharusnya tidak merupakan ancaman aktif. Ini adalah rencana tanpa dasar,” tegas Sara.
Dia juga menyatakan keyakinannya bahwa penyelidikan yang dilakukan secara jujur akan menunjukkan bahwa tuduhan tersebut hanyalah lelucon belaka.
Presiden Bongbong Marcos juga memberikan komentar terkait situasi ini. Ia meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan objektif. Namun, ia menolak berkomentar lebih jauh mengenai tuduhan tersebut.
“Saya yakin bahwa penyelidikan yang jujur akan dengan mudah mengungkap narasi ini sebagai lelucon, khayalan, atau tidak ada apa-apanya sama sekali,” ujar Bongbong.
Kasus ini semakin memperkeruh hubungan antara dua tokoh politik utama Filipina. Di tengah situasi politik yang panas, Sara Duterte dan Bongbong Marcos sebelumnya dikenal sebagai pasangan pemimpin yang kuat setelah terpilih pada 2022. Namun, isu ini memperlihatkan adanya perpecahan di dalam koalisi pemerintahan.
Publik Filipina kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan resmi atas kasus ini, yang berpotensi menjadi salah satu skandal politik terbesar di negara tersebut.
(n/014)
JAKARTA Pemerintah Indonesia memandang pengenaan tarif impor sebesar 19 oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia sebagai pel
EkonomiMEDAN Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara pada Kamis pagi (17/7/2025) sempat diwarnai kericuhan. Empat orang yang mengaku sebaga
PeristiwaMANDAILING NATAL Tiga dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal dipercaya menjadi narasumber dalam kegiatan
Seni dan BudayaMEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan penjelasan terkait salah satu syarat dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pi
PemerintahanBANDA ACEH Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Aceh dipanggil oleh penyidik D
Hukum dan KriminalDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui dukungan terhada
Seni dan BudayaJAKARTA Kematian merupakan bagian alami dari siklus kehidupan manusia. Namun, proses yang terjadi pada tubuh setelah seseorang meninggal
KesehatanJAKARTA Drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan resmi digelar pada Kamis (17/7/2025) pukul 14.00 WIB di Hyatt
OlahragaMEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan seorang pria berinisial MRP alias Reza (25), yang diduga kuat sebagai pelaku s
Hukum dan KriminalJAKARTA Draf Revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini dapat diakses secara publik melalui situs resmi DPR RI. Hal ini
Hukum dan Kriminal