Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN - Unjuk rasa jilid II yang digagas oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hak Rakyat Sumatera Utara, yang sebelumnya dikenal dengan aksi simbolik buang sampah di kantor Wali Kota dan DPRD Padangsidimpuan, berakhir damai dan produktif di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batubola, Kamis (10/7/2025).
Aksi lanjutan ini dihadiri lima organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang tergabung dalam aliansi, bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan, Mukhtar Harahap selaku Kepala Bidang Persampahan.
Pertemuan juga diliput oleh awak media seperti BITVonline dan Mitra Poldasu yang sejak awal turut mengawal dinamika aksi tersebut.

Dalam forum di TPA Batubola, berbagai solusi terkait persoalan sampah yang pernah disuarakan saat unjuk rasa pada 18 Juni 2025 lalu dibahas dan langsung direspons oleh Dinas LHK.
Aliansi tidak hanya memberikan kritik, tapi juga menawarkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kota Padangsidimpuan.
"Baru kali ini saya bertemu dengan aktivis yang mengkritik sambil membawa solusi. Mereka juga mau terlibat langsung dan bertanggung jawab. Ini baru aktivis sejati," ujar Mukhtar Harahap, Kabid Persampahan DLHK Padangsidimpuan.
Mukhtar menyatakan bahwa pihaknya telah lebih dulu membahas usulan dari para aktivis dan pertemuan ini merupakan langkah konkret menuju implementasi bertahap di lapangan.
Sementara itu, Fachrul Rozy dari AMATIR menyampaikan bahwa unjuk rasa mereka murni bertujuan menyuarakan permasalahan sampah di kota, bukan untuk kepentingan politik maupun proyek pemerintahan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam. Kenaikan paling mencolok terjadi
EKONOMI