Unjukrasa Buang Sampah Jilid II Padangsidimpuan Berakhir dengan Kesepakatan Aksi Nyata di TPA Batubola

PADANGSIDIMPUAN - Unjuk rasa jilid II yang digagas oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hak Rakyat Sumatera Utara, yang sebelumnya dikenal dengan aksi simbolik buang sampah di kantor Wali Kota dan DPRD Padangsidimpuan, berakhir damai dan produktif di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batubola, Kamis (10/7/2025).

Aksi lanjutan ini dihadiri lima organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang tergabung dalam aliansi, bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan, Mukhtar Harahap selaku Kepala Bidang Persampahan.

Pertemuan juga diliput oleh awak media seperti BITVonline dan Mitra Poldasu yang sejak awal turut mengawal dinamika aksi tersebut.

Dalam forum di TPA Batubola, berbagai solusi terkait persoalan sampah yang pernah disuarakan saat unjuk rasa pada 18 Juni 2025 lalu dibahas dan langsung direspons oleh Dinas LHK.

Aliansi tidak hanya memberikan kritik, tapi juga menawarkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kota Padangsidimpuan.

"Baru kali ini saya bertemu dengan aktivis yang mengkritik sambil membawa solusi. Mereka juga mau terlibat langsung dan bertanggung jawab. Ini baru aktivis sejati," ujar Mukhtar Harahap, Kabid Persampahan DLHK Padangsidimpuan.

Mukhtar menyatakan bahwa pihaknya telah lebih dulu membahas usulan dari para aktivis dan pertemuan ini merupakan langkah konkret menuju implementasi bertahap di lapangan.

Sementara itu, Fachrul Rozy dari AMATIR menyampaikan bahwa unjuk rasa mereka murni bertujuan menyuarakan permasalahan sampah di kota, bukan untuk kepentingan politik maupun proyek pemerintahan.

"Kami tidak punya motif tersembunyi. Aksi ini murni demi perbaikan lingkungan. Kami ingin pemerintah bekerja dengan baik dan kami siap membantu," tegasnya.

Musno Saidi Siregar dari GEMMA PETA INDONESIA juga mengapresiasi respons positif Pemko Padangsidimpuan.

"Kami puas karena ide dan solusi kami didengarkan dan dilibatkan dalam implementasi. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Puteri Leida Harahap, Wakil Sekjen DPN GEMMA PETA INDONESIA. Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp kepada awak media, ia menyebut keterlibatan aktivis dalam proses pemerintahan merupakan langkah strategis Wali Kota Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes dalam membangun pemerintahan yang partisipatif dan bersih.

"Pemko Padangsidimpuan telah memberi ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk belajar, terlibat, dan membentuk mental kepemimpinan. Ini cara elegan mencegah lahirnya aktivis bayaran," tegasnya.

Dengan selesainya aksi jilid II secara damai dan berujung pada solusi konkret di lapangan, gerakan ini dinilai sebagai contoh sinergi sehat antara aktivisme dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan kota.*