Ingin Ribuan Desa Lepas dari Status Tertinggal, Pemprov Sumut Genjot Pemutakhiran Indeks Desa!
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemutakhiran Indeks Desa. Langkah
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menggagas konsep "Trisula Hukum Digital" dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).
Konsep tersebut ditawarkan sebagai kerangka untuk merespons perubahan dalam penegakan hukum di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), data, dan teknologi digital yang semakin cepat.
Harli mengatakan transformasi digital telah mengubah cara fakta hukum muncul, ditemukan, dan dibuktikan di pengadilan.Baca Juga:
Bukti dalam perkara hukum kini tidak hanya berbentuk dokumen atau keterangan, tetapi juga dapat berupa berbagai data digital.
"Fakta hukum kini tidak hanya berbentuk dokumen, keterangan, atau benda, tetapi juga hadir sebagai metadata, rekaman komunikasi, transaksi elektronik, data lokasi, jejak sistem, hingga keluaran algoritma. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum memiliki penguasaan hukum yang kuat sekaligus pemahaman terhadap teknologi dan karakter bukti digital," ujar Kabadiklat.
Menurut Harli, konsep "Trisula Hukum Digital" dibangun di atas tiga pilar utama.
Pertama, Digital Legal Governance. Pilar ini menekankan pengelolaan teknologi dan data secara terintegrasi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, Digital Law Enforcement. Pilar tersebut berkaitan dengan penguatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan serta proses pembuktian yang melibatkan data digital.
Ketiga, Digital Legal Ethics. Pilar ini memastikan penggunaan teknologi tetap berpegang pada asas legalitas, keadilan, perlindungan hak, pengawasan manusia, dan akuntabilitas.
Dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, Harli memandang AI dapat berfungsi sebagai Legal Intelligence Support System.
Teknologi tersebut dapat membantu jaksa melakukan riset hukum, menganalisis dokumen, memetakan bukti, menyusun kronologi perkara, hingga menemukan pola yang relevan.
Namun, Harli menegaskan AI tidak boleh mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab jaksa.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemutakhiran Indeks Desa. Langkah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) untuk mengatasi keterbatas
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggar
PEMERINTAHAN
KEBUMEN Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen (IWAKK) Walet Emas bertransformasi menjadi badan us
EKONOMI
JAKARTA Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menggagas konsep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Banjir besar yang melanda Kota Medan tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Selain meninggalkan sejumlah peker
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Fenomena terkikisnya akhlak dan ketertiban adab menjadi perhatian umat Islam. Perubahan perilaku tersebut dinilai tidak hanya t
AGAMA
MEDAN Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Sumatera Utar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pro
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kebakaran melanda lahan milik anak perusahaan PT Pelindo, PT PPK, di Dusun 1, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten
PERISTIWA