Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Medan yang divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival atau MFF 2024.
Kedua ASN tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Anwar Syarif.
Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan menghormati putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan keduanya.Baca Juga:
Namun, persoalan mengenai apakah mereka akan kembali ke jabatan sebelumnya masih harus dikonsultasikan dengan BKN.
"Pertama, kami menghormati putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tapi selanjutnya untuk proses apakah jabatan itu akan kembali (kepada Erwin Saleh dan Anwar Syarif), itu kita akan berkonsultasi dengan BKN. Kita akan sesuaikan dengan aturan-aturan di BKN, kita akan minta petunjuk dari BKN seperti apa teknisnya menurut perundang-undangan. Selanjutnya, tentu kita akan laksanakan arahan ataupun saran dari BKN," ucap Rico Waas, Kamis (27/8/2026).
Di luar persoalan jabatan, Rico memastikan status kepegawaian Erwin Saleh dan Anwar Syarif sebagai PNS akan dipulihkan.
"Tapi terkait status PNS keduanya, itu pasti dipulihkan, karena divonisnya kan bebas. Artinya kan tidak bersalah, sehingga status PNS nya dipulihkan. Sementara kalau status jabatan keduanya, itu yang akan kita konsultasikan lagi ke BKN," ujarnya.
Rico mengatakan persoalan jabatan menjadi lebih kompleks karena posisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan kini telah diisi pejabat definitif, yakni Irsan Idris Nasution.
Jabatan tersebut diisi ketika Erwin Saleh menjalani proses hukum.
Karena itu, Pemko Medan akan meminta arahan BKN mengenai kemungkinan penempatan Erwin Saleh setelah putusan bebas.
Salah satu opsi yang akan ditanyakan adalah apakah Erwin dapat kembali ke jabatan sebelumnya atau ditempatkan pada jabatan lain yang setara.
"Nah, justru itu juga yang mau kita tanyakan bagaimana teknisnya kepada BKN. Apakah dikembalikan persis ke jabatan sebelumnya (Kadishub Medan), atau bagaimana. Karena kalau misalnya jabatan Kadishub Medan kan sudah terisi, maka dia harus dimana, nanti biar BKN yang menjelaskan. kita akan tanya lagi ke BKN bagaimana penempatan slot-slot jabatan (Eselon II) lainnya. Kita akan minta arahan, seperti apa sih," katanya.
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK