Wakapolda Aceh Sambut Kepala BGN Sudaryono, Tinjau Program MBG dan Lantik Pengurus HKTI Aceh
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan
NASIONAL
JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut disampaikan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) agar DPR menindaklanjuti persoalan yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Anggota Fraksi PKB yang juga anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari AKSI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2026).Baca Juga:
Khozin menegaskan, PKB akan mempelajari isi surat tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Fraksi PKB belum mengambil keputusan mengenai dukungan terhadap usulan hak angket itu.
"Jadi, setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya," kata Khozin.
Ia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut belum dapat dilakukan karena DPR sedang memasuki masa reses.
Dalam periode tersebut, anggota dewan menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, antara lain menyerap aspirasi masyarakat, menyosialisasikan program, dan mendampingi konstituen.
Masa reses DPR dijadwalkan berlangsung hingga 9 November 2026.
Karena itu, PKB masih membutuhkan waktu untuk membaca dan mengkaji materi yang disampaikan AKSI sebelum menentukan sikap.
"Belum tahu kita kan. Belum diserahkan. Jadi suratnya kita terima dulu, baru kita baca, kita kaji, ya nanti akan ada tindak lanjut pastinya," ujarnya.
Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menjelaskan bahwa surat tersebut berisi permintaan agar Fraksi PKB mengambil inisiatif mengajukan hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran.
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperkuat kerja sama dalam pembera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat mengira kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih meluas hingga ratusan r
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah dalam daftar menteri dengan penilaian t
POLITIK
JAKARTA POCO dikabarkan tengah menyiapkan ponsel pintar baru dari seri X8, yakni POCO X8s. Perangkat ini kembali menjadi sorotan setelah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabumin
POLITIK
JAKARTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
PALANGKA RAYA Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dar
POLITIK
LABUHANBATU Video yang memperlihatkan dugaan penembakan dan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial RA di perkebunan kelapa sawit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah melakukan penyidikan selama enam bulan terhadap dugaan korupsi pengadaan laha
HUKUM DAN KRIMINAL