Dunia Penyiaran dalam Bahaya? Simak Hasil Diskusi Publik Moestopo dan KPI!

JAKARTA- Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Diskusi Publik bertajuk "Platform Digital dan Penyiaran: Peluang atau Ancaman?" di Kampus I Universitas Moestopo, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Forum ini menjadi ruang kritik terhadap minimnya regulasi yang mampu mengejar laju ekspansi platform digital, dari algoritma media sosial hingga layanan streaming global.

Rektor Universitas Moestopo, Muhammad Saifulloh, membuka diskusi dengan menyoroti kerapuhan ruang publik akibat banjir informasi tanpa penyaring yang memadai. Ia menegaskan KPI tak lagi cukup hanya mengawasi layar kaca.

Baca Juga:

• FIKOM Moestopo Bikin Gebrakan, Program Baru Siap Dongkrak SDM Kelautan

"Ekosistem informasi kini meluber ke media sosial. Pengawasan harus merata, karena hoaks dan disinformasi lahir paling cepat di ruang digital," ujarnya.

Televisi Melorot, Algoritma Menguat

Direktur Utama TRANS TV & TRANS7, Atiek Nur Wahyuni, mengurai pergeseran agresif perilaku menonton setelah Analog Switch Off (ASO).

Televisi kini hidup berdampingan bahkan bersaing keras dengan platform digital yang diisi konten pendek, model bisnis baru, dan logika algoritma.

Menurut Atiek, penyiaran akan bertahan bila industri televisi mampu membangun model sinergi baru.

"Kita harus memperkuat kolaborasi dengan platform digital agar konten lokal tetap kompetitif," katanya.

KPI Diingatkan Agar Naik Kelas

Ketua PR2Media, Prof. Masduki, menilai Indonesia mendesak membutuhkan kerangka regulasi baru yang bukan hanya merapikan industri, tetapi memulihkan otoritas KPI.

"Penyiaran digital memerlukan regulator yang berwibawa. KPI butuh mandat yang lebih kuat, bukan sekadar pengawas isi siaran," ucapnya.

Komisioner KPI Pusat, Aliyah, mengakui tantangan itu. Menurutnya, pengawasan multiplatform membutuhkan lompatan teknologi pemantauan dan sumber daya baru.

"Konten tersebar di banyak kanal. Anak-anak adalah kelompok paling rentan," ujarnya.

Regulasi Penyiaran Digital sebagai Isu Kedaulatan

Staf Ahli Ketua Komisi I DPR RI, Riyanto Wujarso, menegaskan bahwa perumusan aturan penyiaran digital menyangkut kedaulatan informasi.

"Regulasi baru harus melindungi publik, memperkuat kompetisi sehat, dan memastikan konten lokal tidak tenggelam oleh dominasi global," katanya.

Era Deepfake dan Hoaks: Tantangan Dunia Pendidikan

Kaprodi Ilmu Komunikasi FIKOM Moestopo, Fizzy Andriani, memaparkan bagaimana algoritma kini menjadi 'penentu nasib' informasi.

Ia menilai literasi digital harus menjadi prioritas kurikulum masa depan.
"Ancaman deepfake dan manipulasi opini publik semakin nyata. Etika penyiaran harus diperluas ke ranah digital," ujarnya.

Diskusi yang dipandu Komisioner KPID DKI, Thomas Bambang Pamungkas, disambut ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas.

Penyelenggara berharap forum ini dapat memantik generasi muda menuntut kebijakan penyiaran yang lebih adaptif di tengah percepatan teknologi yang tak lagi menunggu regulasi.*

(um)

FIKOM Moestopo Bikin Gebrakan, Program Baru Siap Dongkrak SDM Kelautan