MEDAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status Bencana Nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, mengatakan penetapan Bencana Nasional sangat penting agar penanganan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Ini memungkinkan BNPB, BPBD, dan instansi terkait mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, serta mengelola pendanaan dan barang dengan lebih efektif," ujar Irvan, Selasa (2/12/2025).Baca Juga:
Irvan menambahkan bencana di tiga provinsi tersebut telah menimbulkan dampak serius: ribuan warga mengungsi, korban jiwa bertambah, banyak daerah terisolir akibat infrastruktur putus, serta kelangkaan bahan pokok dan BBM.
Kondisi ini diperparah dengan jaringan listrik dan komunikasi yang terputus.
Situasi yang kian parah, kata Irvan, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah terbatas dalam menangani bencana secara cepat dan tepat.
Ia menilai, "Sudah cukup alasan bagi Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional."
Selain itu, aksi penjarahan di beberapa toko kebutuhan pokok juga mulai terjadi, menunjukkan kebutuhan koordinasi dan komando pusat yang lebih cepat dan tegas.*
(ard)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
