Cuaca Jakarta Didominasi Berawan, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan Ringan
JAKARTA Cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diprakirakan didominasi kondisi berawan. Di wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, c
NASIONAL
JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima informasi terkait dugaan penyebab banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dugaan utama yang muncul adalah aktivitas pembalakan liar atau illegal logging yang tidak terkendali.
"Sudah [mendapatkan informasi penyebab banjir karena pembalakan liar]. Sudah dapat masukan yang komprehensif," ujar Muzani kepada awak media, Selasa (2/12/2025).Baca Juga:
Ia menambahkan, kayu-kayu yang terbawa banjir kemungkinan hasil penebangan yang sudah lama, bukan roboh karena terjangan banjir semata.
Muzani menegaskan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus serius memperhatikan potensi risiko bencana akibat pembalakan liar.
"Ini menjadi pelajaran terakhir bagi kita, agar tidak menimpa anak-cucu kita di masa depan," ujarnya.
Seiring itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan meneliti kondisi hutan di wilayah terdampak.
Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menyatakan langkah tersebut dilakukan setelah kondisi masyarakat terdampak bisa ditangani.
"Satgas PKH akan meneliti kondisi hutan di sana, setelah kondisi kesulitan masyarakat bisa diatasi dulu," kata Febrie, Senin (1/12/2025).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menambahkan Satgas PKH membuka peluang mendalami dugaan pembalakan liar sebagai faktor pemicu bencana.
"Jika ditemukan unsur kesengajaan, penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan telah menangani sejumlah kasus pembalakan liar di Sumatera, termasuk penebangan di luar areal PHAT dan penyalahgunaan dokumen legal untuk memuluskan pencucian kayu.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan modus kejahatan kehutanan saat ini lebih kompleks, memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan atau digandakan.
"Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya," ujar Dwi.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu yang terbawa banjir bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pohon lapuk, pohon tumbang, area bekas penebangan legal, hingga praktik illegal logging.
Fokus penegakan hukum dilakukan secara profesional, agar indikasi pelanggaran diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.*
(bb/ad)
JAKARTA Cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diprakirakan didominasi kondisi berawan. Di wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, c
NASIONAL
BANDUNG Cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan didominasi hujan dengan intensitas beragam, mulai dari hujan ringan hingga hujan sedang.
NASIONAL
YOGYAKARTA Cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprakirakan bervariasi dengan dominasi hujan, mulai dari hujan ringan hing
NASIONAL
BALI Cuaca di sejumlah wilayah Bali diprakirakan didominasi hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius dan ti
NASIONAL
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN