Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Alur Pelayaran Pelabuhan Diperlebar di Atas 80 Meter, Ini Alasannya
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dikomandoi Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk menindak tegas mafia pembalakan liar di kawasan hutan Sumatera.
Permintaan ini muncul setelah banjir besar di beberapa provinsi di Pulau Sumatera diduga diperparah oleh maraknya aktivitas ilegal yang merusak hutan.
"Dengan adanya kondisi bencana sekarang, di mana banjir mengungkap fakta dugaan maraknya pembalakan liar dan kejahatan korporasi di Sumatera, maka Satgas PKH harus lebih progresif dalam menyikat para pelaku utamanya, atau mafia," ujar pakar hukum Suparji Achmad, Kamis, 4 Desember 2025.Baca Juga:
Meski sebelumnya Satgas PKH melaporkan berhasil menyita hampir 5,3 juta hektare kawasan hutan bermasalah, kondisi bencana saat ini menuntut langkah yang lebih gencar.
Suparji menekankan, satgas harus menindak pembalakan liar, baik yang dilakukan di kawasan yang sudah habis izinnya maupun yang secara mutlak tidak boleh dikelola.
"Apakah memang ada izinnya sudah habis namun tetap beroperasi, praktik pembalakan liar yang merusak, atau memang kawasan yang secara mutlak tidak boleh dikelola. Ini yang harus terus ditertibkan," kata Suparji.
Selain pelaku individu, korporasi yang melanggar hukum juga harus mendapat tindakan pidana.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya meminimalisir kerusakan hutan, tetapi juga mengurangi potensi kerugian negara sekaligus mencegah bencana yang merenggut nyawa dan menghancurkan infrastruktur.
"Dengan kasus sekarang yang telah membawa korban jiwa dan kerugian material besar, harus segera dilakukan penyelidikan mendalam ada tidaknya pelanggaran hukum dan penetapan tersangka," imbuh Suparji.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan agar pemerintah tak segan menindak pelaku kejahatan yang mencuri kekayaan alam.
Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus dinikmati rakyat, bukan merugikan bangsa.*
(oz/dh)
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat 170 unit rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wil
PERISTIWA