BREAKING NEWS
Rabu, 18 Februari 2026

Transparansi Bantuan Jadi Fokus, DPR Minta Dana Darurat Segera Digunakan untuk Rehabilitasi Sekolah

Administrator - Kamis, 11 Desember 2025 09:52 WIB
Transparansi Bantuan Jadi Fokus, DPR Minta Dana Darurat Segera Digunakan untuk Rehabilitasi Sekolah
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqi. (Foto: Dok. A Fikri Faqih)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

TEGAL – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan dana darurat senilai Rp 4 triliun dari APBN 2025 untuk penanganan korban bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Desakan ini muncul menyusul dampak besar banjir bandang dan longsor yang menelan korban jiwa, merusak fasilitas publik, dan menghantam infrastruktur pendidikan.

Fikri menekankan bahwa dana siap pakai tersebut dapat dimanfaatkan untuk seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca Juga:

"Kita mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya dan memanfaatkan dana on call APBN untuk bencana Sumatra. Ini termasuk rehabilitasi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas vital lainnya," ujar Fikri, Kamis (11/12/2025).

Dalam rapat kerja gabungan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta BRIN, Komisi X menyoroti kondisi civitas akademika terdampak.

Tercatat 6.437 mahasiswa dan staf terdampak langsung, dengan 30 perguruan tinggi mengalami kerusakan infrastruktur.

Selain itu, lebih dari 1.000 satuan pendidikan dasar dan menengah menerima bantuan awal senilai sekitar Rp 4 miliar.

Fikri juga mendorong keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dispensasi akademik agar mahasiswa terdampak bencana tetap bisa menempuh pendidikan.

Legislator PKS tersebut menekankan pentingnya debirokratisasi proses akademik tanpa mengurangi standar mutu kelulusan.

Selain aspek pendidikan, Fikri mengingatkan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

"Kami tidak ingin niat baik membantu korban berujung masalah hukum akibat pendataan yang tidak valid atau penyelewengan," tambahnya.

Fikri menegaskan, pemerintah perlu respons cepat terhadap kebutuhan pengungsi, termasuk suplai logistik, tempat penampungan layak, operasi SAR, dan layanan trauma healing bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.

Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan bantuan agar wilayah terdampak bencana tidak tertinggal.*

(k/dh)

0 komentar
Tags
beritaTerkait
Wagub Bali Giri Prasta Resmikan Gedung Kantor Perbekel Desa Banjar, Dorong Pembangunan Berbasis Budaya dan Lingkungan
SMPN 1 Gianyar Jadi Lokasi Pemusnahan Narkotika, Siswa Diberi Edukasi Bahaya Narkoba
Gubernur Bobby Perkirakan Kerugian Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Capai Rp9,98 Triliun
PGN Optimalkan LNG dan Jaringan Pipa untuk Pasokan Energi Andal 2026
Gubernur Aceh Percepat Pembangunan Jembatan di Nagan Raya Pascabanjir Bandang
Inovasi Canggih CPNS Kejari Badung Atasi Penumpukan Barang Bukti, Raih Penghargaan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru