Publik Minta Polri Independen dan Bebas Intervensi Politik, Mahfud MD: 90 Persen Personel Melayani dengan Baik, Sisanya Oknum

MEDAN – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi publik di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (12/12/2025), untuk menyerap aspirasi, masukan, dan saran dari berbagai kalangan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota komisi Mahfud MD dan Ahmad Dofri di Ruang Dewan Pertimbangan FH USU.

Dalam kesempatan itu, komisi menerima masukan dari tokoh masyarakat, praktisi hukum, LSM, sejarawan, dan mahasiswa.

Baca Juga:

• Sosok Jason Donovan Yusuf, Perenang 18 Tahun yang Menggebrak SEA Games 2025: Raih Dua Medali Emas Sekaligus!

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah pentingnya Polri bersikap independen dan bebas dari intervensi politik.

"Semua berharap polisi menjadi lebih baik. Dari 467.000 personel, yang bermasalah hanya oknum, karena masih ada sekitar 90 persen personel yang melayani masyarakat dengan baik," ujar Mahfud.

Ia menambahkan, keluhan masyarakat dari berbagai daerah hampir serupa, sehingga reformasi Polri akan dilakukan dengan melibatkan publik dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif.

Dekan FH USU, Mahmul Siregar, menekankan pentingnya transformasi kultural dalam tubuh Polri.

Menurutnya, institusi kepolisian perlu mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman.

Mahmul juga menekankan perlunya perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, penguatan etika dan moralitas dalam pendidikan, serta pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan masyarakat.

"Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP mengenai hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri," kata Mahmul.

Tokoh masyarakat Sumut, Soekirman, menyampaikan sejumlah usulan tambahan, mulai dari penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan kepolisian.

Ia menekankan bahwa polisi seharusnya lebih dominan sebagai pengayom, bukan sekadar aparat keamanan.

"Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan, terutama masyarakat petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya," ujar mantan Bupati Serdang Bedagai itu.

Audiensi publik ini menjadi salah satu langkah awal percepatan reformasi Polri dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas dan mitra dalam meningkatkan integritas serta profesionalisme institusi kepolisian.*

(vv/ad)

Sosok Jason Donovan Yusuf, Perenang 18 Tahun yang Menggebrak SEA Games 2025: Raih Dua Medali Emas Sekaligus!

Prodi Kewirausahaan dan D3 Kebidanan UNAR Salurkan Bantuan Bahan Pokok ke Pengungsian Dusun Tombahaya

Dari Beregu ke Perorangan, Putri KW Hadapi Tantangan Mental di SEA Games

Bupati Lampung Tengah Ditahan, KPK Telusuri Aliran Suap hingga Timses dan Parpol Pengusung di Pilkada 2024

Kapolri Teken Perpol Baru, Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil Meski Putusan MK Larang

Presiden Bisa Langsung Tunjuk Kapolri Tanpa Melalui DPR? Komisi Reformasi Polri: Ada Peluang