Wamenag Harap 1 Ramadan 2026 Sejalan dengan Muhammadiyah, Sidang Isbat Menjadi Acuan Final

JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menegaskan pentingnya keselarasan antara pemerintah dan ormas Islam dalam menetapkan awal Ramadan 1447 H.

Pernyataan ini disampaikan saat ia ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

"Nanti sidang isbat. Kalau soal awal puasa, kita membiasakan diri pakai sidang isbat," ujar Syafii, menegaskan prosedur resmi pemerintah dalam menentukan 1 Ramadan.

Baca Juga:

• PBNU Klarifikasi: Laporan ke Pandji Pragiwaksono Bukan dari Organ NU

Syafii berharap penetapan pemerintah dapat sejalan dengan keputusan Muhammadiyah, yang sebelumnya menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Menurutnya, keseragaman penetapan sangat penting untuk memudahkan umat Islam menjalankan ibadah puasa secara tertib dan kompak.

"Mudah-mudahan bisa sama seperti tahun sebelumnya," katanya.

Keputusan Muhammadiyah didasarkan pada hisab hakiki Majelis Tarjih dan Tajdid yang menggunakan prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Maklumat tersebut tercantum dalam Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, yang menjadi acuan resmi Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan.

Hingga berita ini diturunkan, jadwal resmi sidang isbat pemerintah belum diumumkan.

Wamenag menekankan, sidang isbat akan menjadi acuan final bagi seluruh umat Islam di Indonesia, sambil tetap menghormati keputusan ormas-ormas Islam lainnya.

Keselarasan antara pemerintah dan Muhammadiyah diharapkan dapat menjaga kekompakan umat dan meminimalkan perbedaan persepsi terkait awal puasa, yang kerap menjadi perhatian publik setiap tahun.*

(d/dh)

Ini Tanggal Idul Fitri dan Idul Adha 2026 Menurut Muhammadiyah

Wamenag Romo Syafii Beri Pesan Khusus untuk Jemaah Haji Sumut: “Fokus pada Ibadah, Bukan Konten”

Wakil Menteri Agama RI Resmi Lepas Keberangkatan Jamaah Haji Padangsidimpuan Embarkasi Medan

Wagub Sumut dan Wamenag Lepas 360 Jemaah Haji Kloter I Asal Padangsidimpuan

Wamenag Sebut Gagalnya 35 Jamaah Umrah Asal Padang Lawas sebagai 'Kecelakaan', Kemenag Blokir Akun Travel

Fenomena Preman, Ormas, dan LSM Minta THR, Wamenag: Tidak Perlu Dipersoalkan