Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan perguruan tinggi memiliki
PENDIDIKAN
JAKARTA — Pemerintah masih menimbang pengalihan operasional tambang emas Martabe, yang izinnya dicabut dari PT Agincourt Resources (PTAR), ke BUMN Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan tersebut masih berjalan dan keputusan akhir belum diambil.
"Nanti, masih dalam pembahasannya. Kita akan bahas, ya," ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2026) malam.Baca Juga:
Perminas merupakan BUMN yang dibentuk untuk mengelola tambang-tambang mineral strategis, termasuk logam tanah jarang dan beberapa komoditas strategis lainnya.
Menurut Bahlil, pengambilalihan tambang Martabe masih akan dibahas dalam waktu dekat sebelum ada keputusan final.
Sebelumnya, Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa aset 28 perusahaan yang izinnya dicabut akan dikaji untuk dialihkan ke beberapa BUMN, termasuk Perminas dan Perum Perhutani. Salah satu aset yang menjadi fokus adalah tambang emas Martabe.
"[Tambang Martabe ke] Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Jadi memang ini perusahaan yang baru dibentuk," kata Dony di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, Dony menegaskan belum ada rencana lebih lanjut terkait kompensasi kepada perusahaan swasta yang terdampak pencabutan izin.
Informasi resmi terkait Perminas juga belum banyak beredar.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) juga dipersiapkan untuk mengambil alih kontrak karya tambang emas Martabe.
Pengelolaan izin tambang yang dicabut negara ke depan akan diserahkan kepada BPI Danantara, sementara sektor pertambangan bisa dialihkan ke Antam atau MIND ID.
Selain tambang, pemerintah juga menyerahkan pengelolaan 22 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kepada BPI Danantara melalui Perum Perhutani.
Pengalihan ini menjadi sorotan karena tambang Martabe sebelumnya dituding memperparah banjir di Sumatra, sehingga izin operasional PTAR dicabut.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah pengambilalihan bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral strategis tetap berada di bawah kendali negara.*
(bb/ad)
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan perguruan tinggi memiliki
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan penanganan perkara d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) tidak hanya diberikan kepada institusi tertentu seperti TNI d
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat adanya penurunan tingkat k
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan Jumat (31/7/2026) dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Garud
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Jumat (31/7/2026) dengan catatan positif. Indeks saham utama Indonesia
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menjadi perhatian masyarakat pada perdagangan Jumat, 31 Juli 2026. Harg
EKONOMI
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang banyak dicari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menen
EKONOMI
JAKARTA Kematian merupakan bagian dari perjalanan hidup yang pasti akan dialami setiap manusia. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah ak
AGAMA
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina meninjau langsung penyaluran perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
PEMERINTAHAN