JAKARTA – Sejumlah warga resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Mereka menilai anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) mengurangi ruang fiskal bagi penyelenggaraan pendidikan berkualitas.
Gugatan ini teregistrasi di MK dengan nomor 40/PUU-XXIV/2026.Baca Juga:
Pemohon terdiri dari Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) yang diwakili Miftahol Arifin dan Umran Usman, serta empat individu lain: Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, dan Sa'ed.
Para pemohon menyoroti Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, "termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan pendidikan baik umum maupun keagamaan."
Menurut para pemohon, alokasi untuk MBG mencapai Rp 223 triliun, sekitar 29% dari total anggaran pendidikan Rp 769,1 triliun.
Pemohon menilai besarnya anggaran MBG justru mengurangi dana untuk hak pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana, dan akses pendidikan yang setara.
"Dengan dana sebesar itu dialokasikan untuk MBG, pendanaan operasional pendidikan berkurang. Banyak calon peserta didik tidak dapat mengakses pendidikan dasar karena keterbatasan anggaran. Guru honorer pun bergaji Rp 200–300 ribu/bulan ikut terdampak efisiensi anggaran untuk MBG," ujar pemohon.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK untuk:
- Mengabulkan seluruh permohonan;
- Menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang anggaran pendidikan termasuk MBG;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945;
- Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- Atau memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) jika majelis berpendapat lain.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyentuh alokasi dana pendidikan terbesar di APBN 2026, sekaligus mempertanyakan prioritas antara program kesehatan gizi dan kualitas pendidikan nasional.*
(d/ad)
LAMPUNG Polda Lampung resmi membuka Operasi Keselamatan Krakatau 2026 dalam apel gelar pasukan yang berlangsung di Lapangan Mapolda Lamp
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan prima kepada setiap
NASIONAL
BATU BARA Dalam rangka menyemarakkan peringatan Isra Mi&039raj Nabi Muhammad SAW, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku menggela
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Seorang sopir pribadi di Bandar Lampung berinisial SA (38) diringkus polisi setelah diduga melakukan pencurian perhiasan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Polsek Telukbetung Timur berhasil menangkap RT (33), warga Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, setelah ter
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG Pengaduan masyarakat terkait dugaan oknum perangkat Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, resmi dili
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG Warga Lampung diimbau meningkatkan kewaspadaan menyusul prakiraan cuaca ekstrem selama tiga hari ke depan. Badan Meteorologi, Kl
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan menanggapi viralnya video yang menyebut bahwa korban pencurian toko ponsel berinis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah ke
KESEHATAN
ASAHAN Seorang pria berinisial MA (29) ditangkap polisi karena diduga membunuh istrinya sendiri, AIP (20), di Jalan Batu Asahan, Kelurah
HUKUM DAN KRIMINAL
