Darurat Sampah Papanggo, Kodim 0502 dan Pemkot Jakarta Utara Turunkan Alat Berat
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, angkat suara terkait pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap adiknya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Gus Yahya menegaskan dirinya tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Menurut Gus Yahya, hubungan keluarga tidak akan memengaruhi proses hukum yang tengah berjalan di lembaga antirasuah.Baca Juga:
Ia berharap agar penegakan hukum tersebut terjadi secara adil dan objektif tanpa campur tangan pihak manapun. "Silakan diproses seperti apa," ujarnya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).
Insiden ini bermula dari penyelidikan KPK atas dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Temuan penyidik menunjukkan pembagian kuota tambahan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8/2019, di mana kuota khusus maksimum 8 persen dan sisanya untuk kuota reguler.
Namun realisasi pembagian justru hampir merata di angka 50:50, sehingga memicu dugaan praktik melawan hukum.
Dalam kasus ini, KPK telah menaikkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan Yaqut Cholil Qoumas beserta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), sebagai tersangka.
Selain itu, kerugian negara dari kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun dan penyidik juga tengah menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain terkait prosedur kuota haji.
Dalam pemeriksaan terbaru Jumat ini, Yaqut hadir di Gedung Merah Putih KPK dan memberikan kesaksian sebagai saksi bagi tersangka lainnya, Gus Alex, dalam penyidikan kasus tersebut.*
(in/dh)
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali menegaskan bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 mengedepankan
NASIONAL
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Preemtif mengawali pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 dengan melakukan sosialisasi keamanan, kese
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali resmi memulai Operasi Keselamatan Agung 2026, Senin (2/2/2026), di halaman Mako Polda Bali. Apel gelar pasukan dipim
NASIONAL
DENPASAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menegaskan bahwa disiplin diri, ketulusan,
PEMERINTAHAN
LABUSEL Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Toba 2026 resmi digelar di Lapangan Apel Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Senin (2/2/20
PEMERINTAHAN
TAPTENG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (2/2/2026
PEMERINTAHAN
BOGOR Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman uang pengganti (UP) terdakwa Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menetapkan ET, General Manager atau Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Me
HUKUM DAN KRIMINAL