Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengetahui praktik pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang menjerat sejumlah pihak di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), termasuk eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto.
"Praktik pemerasan tersebut sudah terjadi sejak era sebelumnya sehingga penyidik perlu mendalami keterangan dari pihak-pihak yang terkait, misalnya HS yang sudah ditetapkan tersangka," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkat, Jumat (30/1/2026).
Budi belum merinci kapan pemeriksaan Hanif akan dilakukan, namun memastikan bahwa fokus pemeriksaan adalah dugaan praktik dan mekanisme pengurusan RPTKA selama periode kepemimpinannya.Baca Juga:
Hanif semula dijadwalkan diperiksa pada Jumat, 23 Januari 2026, namun mangkir sehingga penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang.
Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan izin RPTKA di Kemnaker yang dilakukan oleh Heri Sudarmanto selama beberapa jabatan, mulai dari Direktur PPTKA (2010-2015), Dirjen Binapenta (2015-2017), hingga Sekjen Kemnaker (2017-2018) dan Fungsional Utama (2018-2023).
KPK menduga aliran dana pemerasan mencapai Rp 53,7 miliar, sebagian dinikmati oleh tersangka lain seperti Suhartono dan Haryanto, eks Dirjen Binapenta dan PKK.
Selain Heri, KPK menetapkan delapan tersangka lainnya, antara lain:
- Wisnu Pramono, Direktur PPTKA Kemnaker
- Devi Anggraeni, Koordinator Uji Kelayakan PPTKA (2020-Juli 2024), kemudian Direktur PPTKA (2024-2025)
- Gatot Widiartono, Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA
- Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, Alfa Eshad, staf Ditjen Binapenta dan PPK
KPK juga menyita sejumlah aset milik Heri, termasuk tanah di Jawa Tengah dan Toyota Innova Zenix tahun 2024 yang diduga atas nama orang lain.
Saat ini, para tersangka yang lebih dulu ditetapkan sudah berstatus terdakwa dan menjalani persidangan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut mekanisme izin tenaga kerja asing yang seharusnya transparan dan akuntabel.
KPK terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri seluruh pihak yang terkait dan memastikan tidak ada praktik korupsi berlanjut di Kemnaker.*
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK