Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di SICC, Bogor, Senin (2/2/2026). (foto: tangkapan layar yt setpres)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah pernyataan tegas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdahulu harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pelat merah yang dianggap tidak efektif dan siap dipanggil Kejaksaan Agung.
"Ini akal-akalan pimpinan-pimpinan BUMN terdahulu harus tanggung jawab. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan," tegasnya.
Presiden juga menyinggung aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi, dengan menyebut adanya indikasi campur tangan kekuatan asing.
Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin, namun tidak boleh berujung pada kerusuhan.
"Demo boleh, tapi kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov itu pidana. Saya tidak akan ragu-ragu," kata Prabowo.
Prabowo menambahkan, perbedaan politik adalah hal yang wajar, namun harus dijalankan secara konstitusional.
Ia menantang pihak-pihak yang tidak setuju dengan dirinya untuk bertarung secara sah pada Pemilu 2029.
"Kalau tidak suka dengan Prabowo, silakan 2029 bertarung," ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden juga menjelaskan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.
Ia menyoroti pengelolaan perusahaan pelat merah yang sebelumnya terfragmentasi, dan menegaskan pembentukan dana sovereign wealth fund bernilai 1.040 miliar dolar AS sebagai langkah efisiensi dan penguatan kedaulatan ekonomi.
"Saya hanya takut dengan rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar," katanya.