Bantuan Banjir Kemensos di Sabungan Sipabangun Diprotes Warga, Diduga Tak Tepat Sasaran

PADANGSIDIMPUAN — Penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga terdampak banjir di Desa Sabungan Sipabangun, Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, menuai polemik.

Sejumlah warga mengeluhkan pendataan penerima bantuan yang dinilai tidak adil dan tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat akibat banjir pada Desember 2025 lalu.

Beberapa warga menyebut rumah mereka hanyut, rusak berat, hingga sawah hancur diterjang banjir.

Baca Juga:

• Batara Tampil Heroik! 90’S FC Tundukkan GLORY 99 FC 1-0, Lolos ke 8 Besar Sidimpuan Cup

Namun hingga kini, mereka mengaku belum menerima bantuan apa pun.

Sebaliknya, warga lain yang dinilai mengalami kerusakan lebih ringan justru telah menerima bantuan tunai sebesar Rp1,8 juta dari Kemensos.

"Pendataan yang dilakukan aparat desa kami anggap pilih-pilih. Yang diutamakan justru keluarga atau orang-orang dekat perangkat desa," ujar Leli Sumarny Rambe, warga Desa Sabungan Sipabangun yang mengaku rumah dan lahannya rusak akibat banjir.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lain yang enggan disebutkan namanya.

Ia mengatakan rumahnya rusak parah dan sawahnya gagal panen, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan.

"Kami sudah mendatangi kantor kepala desa untuk mempertanyakan ini," katanya.

Menanggapi keberatan warga, aparat desa disebut meminta masyarakat bersabar.

"Jawaban dari desa hanya bilang sabar, itu rezeki masing-masing," ujar warga tersebut.

Kepala Desa Sabungan Sipabangun, menurut warga, menyampaikan bahwa persoalan ini akan dilaporkan ke pihak kecamatan.

Warga kemudian diundang ke Kantor Camat Hutaimbaru untuk membahas masalah tersebut.

Camat Hutaimbaru Robiul Siregar menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengusulkan kembali warga yang belum menerima bantuan.

"Kita akan usulkan kembali siapa-siapa yang belum mendapatkan bantuan," ujar Robiul kepada warga.

Meski demikian, kekecewaan masyarakat belum mereda.

Sejumlah warga mendesak pemerintah daerah agar mengevaluasi bahkan mencopot perangkat desa yang dinilai tidak transparan dan tidak adil dalam pendataan bantuan.

"Kami sudah tidak percaya lagi dengan cara kerja perangkat desa yang sekarang," kata Leli Sumarny Rambe.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Sosial terkait mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan banjir di Desa Sabungan Sipabangun.*

(ad)

Batara Tampil Heroik! 90’S FC Tundukkan GLORY 99 FC 1-0, Lolos ke 8 Besar Sidimpuan Cup

PT TPL Hadapi Sidang Perdata Usai Izin Dicabut, KLHK Tuntut Rp3,8 Triliun dan Pulihkan 1.261 Hektare Lahan Rusak di Sumut

Presiden Prabowo Buka Ruang Keberatan Bagi 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

Kepala BNPB: Alih Fungsi Lahan Jadi Pemicu Utama Bencana di Indonesia

Antisipasi Banjir, Pemprov Sumut Mulai 2026 Bangun Tanggul Permanen Sungai Batang Serangan

Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga, Pemkab Humbahas Bergerak Cepat