PADANGSIDIMPUAN — Penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga terdampak banjir di Desa Sabungan Sipabangun, Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, menuai polemik.
Sejumlah warga mengeluhkan pendataan penerima bantuan yang dinilai tidak adil dan tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat akibat banjir pada Desember 2025 lalu.
Beberapa warga menyebut rumah mereka hanyut, rusak berat, hingga sawah hancur diterjang banjir.Baca Juga:
Namun hingga kini, mereka mengaku belum menerima bantuan apa pun.
Sebaliknya, warga lain yang dinilai mengalami kerusakan lebih ringan justru telah menerima bantuan tunai sebesar Rp1,8 juta dari Kemensos.
"Pendataan yang dilakukan aparat desa kami anggap pilih-pilih. Yang diutamakan justru keluarga atau orang-orang dekat perangkat desa," ujar Leli Sumarny Rambe, warga Desa Sabungan Sipabangun yang mengaku rumah dan lahannya rusak akibat banjir.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lain yang enggan disebutkan namanya.
Ia mengatakan rumahnya rusak parah dan sawahnya gagal panen, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan.
"Kami sudah mendatangi kantor kepala desa untuk mempertanyakan ini," katanya.
Menanggapi keberatan warga, aparat desa disebut meminta masyarakat bersabar.
"Jawaban dari desa hanya bilang sabar, itu rezeki masing-masing," ujar warga tersebut.
Kepala Desa Sabungan Sipabangun, menurut warga, menyampaikan bahwa persoalan ini akan dilaporkan ke pihak kecamatan.
Warga kemudian diundang ke Kantor Camat Hutaimbaru untuk membahas masalah tersebut.
Camat Hutaimbaru Robiul Siregar menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengusulkan kembali warga yang belum menerima bantuan.
"Kita akan usulkan kembali siapa-siapa yang belum mendapatkan bantuan," ujar Robiul kepada warga.
Meski demikian, kekecewaan masyarakat belum mereda.
Sejumlah warga mendesak pemerintah daerah agar mengevaluasi bahkan mencopot perangkat desa yang dinilai tidak transparan dan tidak adil dalam pendataan bantuan.
"Kami sudah tidak percaya lagi dengan cara kerja perangkat desa yang sekarang," kata Leli Sumarny Rambe.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Sosial terkait mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan banjir di Desa Sabungan Sipabangun.*
(ad)
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
