Diduga Terlibat Tindak Pidana, Oknum Polisi Polres Tanjab Timur Ditahan di Sel Propam
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mencegah praktik gratifikasi serta korupsi di lingkungan kementerian.
Langkah ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka kegiatan Penguatan Integritas dan Komitmen Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi di Jakarta, Kamis (5/2).
Dalam arahannya, Yassierli menekankan bahwa penguatan integritas bukan sekadar slogan.Baca Juga:
"Alhamdulillah saya melihat banyak pembenahan yang sudah dilakukan di masing-masing unit kerja, seperti digitalisasi, perbaikan SOP, dan regulasi," ujar Yassierli.
Ia menekankan bahwa pencegahan harus dibangun melalui sistem yang rapi, bukan hanya imbauan semata.
Menurut Menaker, integritas yang kuat berdampak langsung pada layanan publik yang lebih adil dan transparan.
Tata kelola yang bersih membantu pekerja dan pengusaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai aturan tanpa praktik yang merugikan.
"Bagi publik, integritas berarti layanan yang lebih bisa diprediksi karena prosedur jelas, keputusan dapat dipertanggungjawabkan, dan risiko penyimpangan berkurang," kata Yassierli.
Menaker juga menekankan keterbukaan terhadap informasi potensi gratifikasi maupun korupsi.
"Keberanian menyampaikan informasi adalah fondasi penting untuk menjaga martabat institusi dan mencegah masalah membesar," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, menekankan pentingnya memahami gratifikasi dan potensi pelanggaran korupsi.
Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memegang amanah, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.
Kegiatan ini dihadiri pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, seluruh pegawai Kemnaker, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker.
Dengan penguatan integritas ini, Kemnaker menegaskan arah pembenahan yang konsisten agar layanan publik makin dipercaya, keputusan makin akuntabel, dan upaya pencegahan berjalan sebelum pelanggaran terjadi.*
(ad)
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara selama periode Lebaran 2026 mencapai sekitar 360 ribu orang. Angka tersebut merupakan
PARIWISATA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama tim terpadu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan inti kota pada Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Indah Fery Simatupang, melakukan kunjungan edukatif di PAU
PEMERINTAHAN