Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan: Untuk Apa Jaksa Pintar Tanpa Integritas?
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya membutuhkan jaksa yang cerdas, tetapi juga
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG – Kapolda Bali Daniel Adityajaya menegaskan bahwa keamanan merupakan prasyarat utama pembangunan.
Tanpa stabilitas yang kuat, kata dia, pembangunan tidak memiliki fondasi yang kokoh.
Hal itu disampaikan Daniel saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun Anggaran 2026 Kodam IX/Udayana di Balai Budaya Girinata Mandala, Pusat Pemerintahan Badung.Baca Juga:
Forum tersebut dihadiri Pangdam IX/Udayana, Irdam, para Danrem, Dandim, Danramil se-Nusa Tenggara, serta jajaran TNI lainnya.
Dalam paparannya, Daniel menyebut keamanan sebagai public good sekaligus energi pendorong pembangunan.
Ia menempatkan Polri tidak semata sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas nasional dan daerah, fasilitator iklim investasi serta pariwisata, dan mitra strategis pemerintah daerah.
Menurut dia, peran konkret Polda Bali terlihat dalam pengamanan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan kamtibmas berbasis kearifan lokal, pengawasan warga negara asing, hingga penanganan kejahatan transnasional.
Daniel juga menyinggung konsep Polri Presisi sebagai instrumen pembangunan.
"Polri hadir bukan di luar pembangunan, tetapi berada di jantung pembangunan. Ketika sinergi terbangun kuat, keamanan menjadi energi yang mendorong kemajuan bangsa," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas institusi, terutama antara TNI dan Polri, dalam menjaga stabilitas wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki dinamika sosial serta tantangan keamanan tersendiri.
Dalam rangkaian acara, Pangdam IX/Udayana menyerahkan cinderamata kepada Daniel sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam forum tersebut.
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya membutuhkan jaksa yang cerdas, tetapi juga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp529,3 miliar untuk memperbaiki sekitar
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa seluruh Camat di Kota Medan harus memastikan tidak ada sampah berserakan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemulihan lahan sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sum
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, menolak membuka substansi laporan terkait hakim Mahkam
HUKUM DAN KRIMINAL
HUMBAHAS Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemb
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Karo, Rabu (18/2/2026),
PEMERINTAHAN
MEDAN Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, melakukan kunjungan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Harli Siregar melantik dua pejabat baru, Sapta Putra, SH, M.Hum sebagai Kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui penambahan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utar
PEMERINTAHAN