Gibran Ungkap Alasan Presiden Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren

JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Gibran menyampaikan bahwa pesantren merupakan kekuatan besar yang berakar di tengah masyarakat Indonesia.

Gibran menyebutkan bahwa saat berbicara mengenai pesantren, kita berbicara tentang potensi besar yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi.

Baca Juga:

• Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Dengan lebih dari 42.000 pondok pesantren dan lebih dari 11 juta santri di Indonesia, pesantren menjadi bagian dari tradisi dan semangat perjuangan yang terus tumbuh.

"Ini bukan sekadar angka, ini adalah kekuatan sosial ekonomi masa depan yang berakar di tengah masyarakat serta tumbuh dari tradisi dan semangat perjuangan," ujar Gibran yang disiarkan melalui YouTube GibranTV pada Sabtu (21/2/2026), seraya menekankan bahwa pesantren telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa, ulama-ulama besar, pejuang kemerdekaan, hingga para pengusaha sukses yang turut menggerakkan ekonomi lokal.

Gibran juga memaparkan peran pesantren dalam dunia ekonomi.

Selain menanamkan ilmu agama dan akhlak kepada santri, pesantren turut berperan dalam sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, peternakan, konveksi, dan industri halal.

Ia mencontohkan unit usaha Jitu Printing dari Ponpes Edi Mancoro di Semarang yang mampu menembus pasar internasional dengan produk digital printing berkualitas tinggi.

"Pesantren memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, seperti yang ditunjukkan oleh Jitu Printing. Ini adalah bukti bahwa pesantren dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman," ujar Gibran.

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, Gibran mengatakan bahwa pemerintah berupaya agar pesantren tidak hanya menjadi pusat ilmu agama, tetapi juga pusat inovasi teknologi.

Pemerintah ingin para santri menguasai teknologi terkini seperti pertanian modern, peternakan, robotik, blockchain, hingga kecerdasan buatan (AI).

"Para santri harus mampu menjadi pencipta peluang, pelopor inovasi, dan bagian dari perubahan tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai akhlak yang selama ini melekat pada diri mereka," kata Gibran, menegaskan bahwa pesantren harus menjadi pusat inovasi dan transformasi sosial-ekonomi.

Gibran menyatakan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren di bawah Kemenag merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendukung pengembangan pondok pesantren.

Menurutnya, pembentukan Ditjen ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan pesantren, mengidentifikasi masalah yang dihadapi pesantren, dan memberikan solusi yang inovatif.

"Pemerintah ingin pesantren menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan nasional. Ditjen Pesantren akan mendorong transformasi pesantren menjadi pusat-pusat inovasi yang turut berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal," ujar Gibran.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya aksesibilitas terhadap teknologi, pelatihan, dan permodalan bagi pesantren agar mereka dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa peran santri masa kini tidak hanya sebagai penjaga moral bangsa, tetapi juga sebagai pelopor kemajuan.

"Santri harus menjadi insan yang berakhlak, berilmu, dan memiliki daya saing yang tinggi," ujarnya.

Dengan pembentukan Ditjen Pesantren, diharapkan pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga tempat yang mengajarkan ilmu praktis untuk memberdayakan ekonomi dan mencetak pemimpin masa depan.*

(km/ad)

Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Habiburokhman Desak Ketua BEM UGM Lapor Polisi Terkait Teror: Kami Pastikan Pelaku Bukan Dari Pendukung Pak Prabowo

Natalius Pigai: Upaya Menghapus Program Pemerintahan Presiden Prabowo Adalah Penolakan terhadap HAM

Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Trump, Apa Dampaknya bagi Perjanjian Perdagangan Indonesia-AS?

Mendes PDT Desak Stop Dominasi Alfamart dan Indomaret: Buat Apa Kita Bangun Kopdes? Sangat Monopoli!

Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Humbang Hasundutan Fokus pada Peningkatan Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Manusia Berkualitas