Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen

JAKARTA– Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, saat melakukan silaturahmi dan diskusi strategis dengan pimpinan BP BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (24/2/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB, Wagub Aceh diterima langsung oleh Dony Oskaria dan Tedi Bharata. Diskusi utama fokus pada penyesuaian arah dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Baca Juga:

• Hanya 9,4 Persen Terbangun, Fadhlullah Soroti Lambatnya Realisasi Huntap di Aceh

Menurut Fadhlullah, rencana awal BP BUMN mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) sebanyak 12 ribu unit di Aceh.

Namun, seiring progres masif yang dilakukan pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR, realisasi kontribusi BP BUMN baru mencapai sekitar seribu unit.

"Karena pembangunan huntara sudah berjalan cukup masif, kami mengusulkan agar dukungan dialihkan untuk pembangunan huntap. Pemerintah Aceh telah menyiapkan lokasi sehingga program bisa segera dipercepat," ujar Fadhlullah.

Menanggapi hal ini, Dony Oskaria menyatakan persetujuan secara prinsip dan menegaskan pihaknya akan melakukan perhitungan serta kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan huntap di Aceh.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penanganan pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi berorientasi pada hunian permanen yang layak bagi masyarakat terdampak.

Sinergi ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas hidup warga Aceh.*

(dh)

Hanya 9,4 Persen Terbangun, Fadhlullah Soroti Lambatnya Realisasi Huntap di Aceh

Wagub Fadhlullah Dampingi Mendagri Turun ke Lapangan, Cek Pemulihan Jembatan dan Sawah Pascabencana Aceh

Progres Pembangunan 150 Unit Huntap di Aceh Tamiang Capai 80%, Kapolda Aceh Pastikan Target Selesai Mei 2026

Eks Jubir KPK: Penilaian Kerugian BUMN Harus Gunakan Paradigma Bisnis, Bukan Pemerintahan

Polri Percepat Pemulihan Pascabanjir, Kapolda Aceh Pantau Langsung Huntap di Simpang Kanan

Rp 200 Triliun Diguyur ke Bank, Kenapa Kredit UMKM Tak Terdorong?