Rico Waas Turun Tangan: RPH Medan Dibenahi Demi Bisnis Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI
JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut pemerintah berasal dari efisiensi birokrasi. Menurut PDIP, dana program jumbo senilai Rp 223,5 triliun justru diambil dari anggaran pendidikan.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa secara konstitusi APBN wajib mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan.
Pada 2026, angka ini mencapai Rp 769 triliun. Namun, Peraturan Presiden terkait APBN menunjukkan Rp 223,5 triliun digunakan untuk MBG.Baca Juga:
"Ini bukan hasil efisiensi, melainkan sebagian dari jatah anggaran pendidikan," tegas Esti saat memberikan keterangan pers di Sekolah PDIP, Rabu (25/2/2026).
Senada dengan Esti, Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menegaskan klaim efisiensi pemerintah keliru.
Ia mengajak publik melihat data langsung dari UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan Perpres Nomor 118 Tahun 2025, yang menegaskan alokasi MBG masuk dalam fungsi pendidikan.
Menurut Adian, transparansi pendanaan penting agar masyarakat dapat mengawasi apakah pergeseran anggaran ini tidak mengorbankan program prioritas pendidikan lainnya, seperti peningkatan kualitas SDM, infrastruktur sekolah, dan kesejahteraan guru.
"Sebagai warga negara, kita perlu tahu fakta anggaran agar program-program penting tidak terganggu," tambah Adian.
Langkah PDIP ini memicu perdebatan publik mengenai skema pembiayaan MBG, yang meski bertujuan meningkatkan gizi anak, harus dipastikan tidak mengurangi fokus pada pendidikan formal.*
(dw/dh)
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI
JAKARTA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan kembali menimbulkan protes dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
AMMAN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Basman, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026)
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada Fajar Rizky Siregar (37), warga Gang Sejahtera No.13,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melaksanakan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar pelayana
POLITIK
ACEH Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan safari
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, menyayangkan alokasi anggaran pendidikan yang besar justr
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mewajibkan semua juru parkir (jukir) mengikuti pelatihan resmi dan tes bebas narkoba sebelum bertugas. Kebij
PEMERINTAHAN