Nias Utara Satu-satunya Daerah Tertinggal di Wilayah Barat, Bobby Kawal Percepatan
JAKARTA Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam
NASIONAL
JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut pemerintah berasal dari efisiensi birokrasi. Menurut PDIP, dana program jumbo senilai Rp 223,5 triliun justru diambil dari anggaran pendidikan.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa secara konstitusi APBN wajib mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan.
Pada 2026, angka ini mencapai Rp 769 triliun. Namun, Peraturan Presiden terkait APBN menunjukkan Rp 223,5 triliun digunakan untuk MBG.Baca Juga:
"Ini bukan hasil efisiensi, melainkan sebagian dari jatah anggaran pendidikan," tegas Esti saat memberikan keterangan pers di Sekolah PDIP, Rabu (25/2/2026).
Senada dengan Esti, Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menegaskan klaim efisiensi pemerintah keliru.
Ia mengajak publik melihat data langsung dari UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan Perpres Nomor 118 Tahun 2025, yang menegaskan alokasi MBG masuk dalam fungsi pendidikan.
Menurut Adian, transparansi pendanaan penting agar masyarakat dapat mengawasi apakah pergeseran anggaran ini tidak mengorbankan program prioritas pendidikan lainnya, seperti peningkatan kualitas SDM, infrastruktur sekolah, dan kesejahteraan guru.
"Sebagai warga negara, kita perlu tahu fakta anggaran agar program-program penting tidak terganggu," tambah Adian.
Langkah PDIP ini memicu perdebatan publik mengenai skema pembiayaan MBG, yang meski bertujuan meningkatkan gizi anak, harus dipastikan tidak mengurangi fokus pada pendidikan formal.*
(dw/dh)
JAKARTA Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam
NASIONAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihim
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak banjir guna memulihkan konektivi
NASIONAL
MEDAN Para tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Porsea, Kabupaten Toba, Sumut, kini resah akibat belum dicairkannya uang jasa pelayanan (Jas
KESEHATAN
JAKARTA Komisi X DPR RI menyoroti perlunya percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan fokus utama pada sektor pendidikan. Ket
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar
NASIONAL
MEDAN Pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perlu menitikberatkan pada moral dan masa depan generasi muda. Hal it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuding Iran tengah mengembangkan rudal yang mampu menjangkau wilayah Amerika S
INTERNASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perilaku anggota Polri yang dinilai mencederai ras
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI