JAKARTA – Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik, Ismail Cawidu, menegaskan bahwa politisasi agama berpotensi mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
"Sebagian kelompok menggunakan agama untuk kepentingan politik atau ideologi ekstrem. Orang sering mengatakan kalau Pemilu itu politisasi agama. Ini sebenarnya berpotensi merusak kerukunan," ujar Ismail.Baca Juga:
Menurutnya, agama seharusnya tidak dipolitisasi atau dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat.
"Jadi biarlah orang beragama itu betul-betul untuk menjaga kerukunan, untuk kemaslahatan umat bersama. Jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik," tambahnya.
Ismail juga menekankan bahwa menjaga kerukunan merupakan modal sosial dan ekonomi yang tak ternilai.
"Kalau sekarang Indonesia rukun, kalau dihitung secara angka, dananya luar biasa," ujarnya.
Selain politisasi agama, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag juga menyoroti sejumlah isu lain, antara lain rendahnya literasi ruang digital keagamaan, optimalisasi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, serta pengelolaan dana sosial keagamaan yang belum maksimal.
Ismail menyoroti peran penyuluh agama yang belum optimal, terutama di era digital dan kecerdasan buatan (AI).
Generasi muda kini banyak memperoleh pengetahuan agama melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, dan platform digital lainnya.
Kemudahan ini juga berpotensi menimbulkan paparan dakwah radikal.
"Bagaimana sikap kita? Kemenag perlu mengadakan program literasi digital keagamaan, berkolaborasi dengan kreator digital, dan mengembangkan platform dakwah berbasis AI," jelas Ismail.
Kemenag melalui program-program moderasi beragama, dialog antar kelompok, dan penguatan narasi Islam rahmatan lil 'alamin, berupaya menjaga kerukunan sekaligus menghadapi tantangan dakwah di era digital.*
(km/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami temuan 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah menyatakan Indonesia telah memenuhi kriteria swasembada pangan berdasarkan standar Organisasi Pangan dan Pertanian Duni
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Produsen smartphone OPPO Indonesia dan realme Indonesia kembali menghadirkan beragam pilihan ponsel untuk pasar Indonesia, mulai
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat, khususnya terkait
PEMERINTAHAN
BATU BARA Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online (Judol) guna memperkuat pengawasan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba melalui berbagai langk
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan tabligh akbar dan bhakti sosial yang diselenggarakan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiya
PEMERINTAHAN
