Presiden Prabowo Tuding Pengkritik Dibiayai Pihak Asing, Adinda Muchtar: Sikap Inkonsisten dan Merendahkan Kebebasan Berpendapat

JAKARTA – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil, khususnya pengamat dan aktivis.

Menurut Adinda, sikap inkonsisten Presiden Prabowo terkait kebebasan berpendapat menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, yang berpotensi melemahkan demokrasi di Indonesia.

Adinda menyatakan, di awal pemerintahan Presiden Prabowo, ia berkomitmen untuk terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Lebih dari Empat Orang

Namun, dalam beberapa kesempatan terakhir, Prabowo justru menyebut bahwa sejumlah pengamat dan pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing, dan bahkan menuduh mereka tidak patriotik.

"Pernyataan ini sangat kontradiktif dengan sikap awal pemerintah yang mengedepankan keterbukaan," ujar Adinda, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (18/3).

Menurut Adinda, pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang semakin tertutup dan merendahkan kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, serta kebebasan berekspresi di Indonesia.

Ia mengaitkan sikap Presiden Prabowo dengan rendahnya indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini tidak hanya menyangkut kritik terhadap pemerintahan, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan sipil yang merupakan pilar demokrasi kita," lanjutnya.

Adinda menambahkan, kejadian-kejadian seperti penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, serta Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, semakin memperjelas bahwa kebebasan berbicara di Indonesia masih sangat rentan.

"Serangan-serangan terhadap para pengkritik dan aktivis ini jelas menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih dalam ancaman," tegasnya.

Dalam pandangan Adinda, sikap Presiden yang menganggap pengamat dan pengkritik pemerintah sebagai ancaman malah akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi Indonesia, termasuk media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Jika pemerintah tidak siap menerima kritik, maka sistem checks and balances dalam demokrasi akan tergerus," kata Adinda.

Pernyataan Presiden yang menyebut pengamat yang tidak sejalan sebagai pihak yang tidak patriotik, menurut Adinda, hanya akan memperburuk kondisi politik Indonesia yang semakin polarisasi.

"Kebebasan berpendapat adalah jantung dari demokrasi yang sehat. Tanpa kebebasan itu, kita tidak bisa berkembang sebagai negara yang demokratis," ujar Adinda menegaskan.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet yang digelar akhir pekan lalu di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menuding sejumlah pengamat memiliki motif tersembunyi dan mendapat keuntungan finansial dari pihak asing.

Prabowo mengklaim, ia secara rutin menerima laporan intelijen yang menyebutkan bahwa sejumlah pengamat tidak suka dengan pemerintahannya dan sengaja dikendalikan oleh pihak asing.

Presiden mengkritik pengamat yang dinilai tidak patriotik dan malah berusaha menjatuhkan pemerintah.

"Sikap mereka itu sempit, bukan patriotik," ucap Prabowo dalam rapat kabinet tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka yang mengkritik pemerintah adalah kelompok yang tidak ingin pemerintahan Prabowo sukses.

Adinda menilai pernyataan ini sebagai potensi ancaman terhadap demokrasi yang sudah mulai goyah.

Ia menegaskan bahwa kebebasan untuk berpendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan menyuarakan pendapat adalah hak asasi yang harus dilindungi.

"Menutup ruang bagi kritik justru menunjukkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat dan memberi sinyal yang buruk bagi masa depan demokrasi kita," tutupnya.*

(vo/ad)

Polda Metro Jaya Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Lebih dari Empat Orang

Poin-Poin Penting Pernyataan TNI tentang 4 Tentara Terduga Penyiram Air Keras Aktivis Andrie Yunus

Jusuf Kalla Sebut Ada Dua Cara Pemerintah Hemat Anggaran di Tengah Ketegangan Geopolitik

Puspom TNI Ungkap Dua Anggota Bais TNI Sebagai Eksekutor Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Selidiki Dalang dan Motifnya

TNI Tangkap 4 Terduga Pelaku Penyiraman Andrie Yunus, LBH Jakarta: Tindakan Prematur dan Tidak Masuk Akal

4 Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Anggota TNI Pangkat Kapten hingga Letnan dari AL dan AU Ditangkap