Presiden Prabowo Sentil "Omon-omon" Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Siap Gebrak Perumahan Subsidi dengan Kebijakan Baru

JAKARTA – Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.

Dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian di Manggarai, Jakarta, Senin (16/3), Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa progres program perumahan ini masih terjebak dalam level "omon-omon" alias No Action Talk Only.

Ungkapan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran terkait lambatnya pencapaian program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Tuding Pengkritik Dibiayai Pihak Asing, Adinda Muchtar: Sikap Inkonsisten dan Merendahkan Kebebasan Berpendapat

"Presiden tanya kenapa kok program perumahan agak lambat. Saya jelaskan tentu saja ada masalah birokrasi, kementerian perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun," ujar Hashim dalam sambutannya, merespons kekhawatiran Presiden Prabowo atas lambatnya pelaksanaan proyek besar ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, memilih untuk tetap kalem menanggapi sentilan tersebut.

Ara menegaskan bahwa upaya keras sedang dilakukan untuk mempercepat program tersebut, dan salah satunya adalah dengan terbitnya Keputusan Menteri PKP (Kepmen PKP) yang dijadwalkan pada akhir Maret.

Kepmen baru ini akan mengatur skema pembiayaan rumah susun subsidi (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan harapan dapat meningkatkan jumlah unit rumah yang terjangkau.

"Kita harus bekerja lebih keras lagi. Kita harus berusaha lebih keras lagi," ujar Ara, Selasa (17/3/2026), memberikan sinyal kuat bahwa penyelesaian masalah ini menjadi prioritasnya.

Namun, meski demikian, program ini tak lepas dari masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk skema pembiayaan yang belum maksimal.

Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan rumah susun melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat hanya mencapai 140 unit—angka yang jauh dari target program 3 juta rumah.

Dengan backlog nasional mencapai lebih dari 9,6 juta unit rumah, Ara menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyediaan hunian vertikal subsidi.

Tantangan nyata lainnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) yang masih terkendala, terutama dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan masalah pajak seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang masih membebani pengembangan properti di tingkat daerah.

Ara berharap sistem data yang lebih presisi melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan mempermudah penentuan siapa saja yang berhak menerima bantuan rumah subsidi.

Sistem By Name By Address yang akan diterapkan memungkinkan pemerintah untuk mengetahui secara akurat siapa yang membutuhkan rumah, berapa penghasilannya, dan berapa kapasitas cicilannya.

Dengan target ambisius untuk membangun 50.000 unit rusun subsidi pada tahun ini, Ara juga mengungkapkan beberapa terobosan dalam penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu kebijakan baru adalah tenor cicilan hingga 30 tahun, yang memberikan waktu lebih panjang bagi MBR untuk menyicil rumah.

Selain itu, bunga flat 6 persen akan diberlakukan agar cicilan tetap terjangkau sepanjang masa tenor, dengan tambahan masa tenggang (grace period) yang memungkinkan MBR tidak perlu membayar cicilan hingga unit rumah siap dihuni.

Untuk menekan harga jual rumah, Ara juga menyebutkan bahwa kementerian telah melakukan konsolidasi aset lahan, termasuk hibah lahan 30 hektar dari Lippo Group, serta pemanfaatan tanah rampasan dari kasus korupsi yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung dan KPK.

Namun, tantangan besar tetap ada. Tanpa dukungan dari Pemda untuk memperlancar proses perizinan dan pembebasan pajak, target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa terancam gagal tercapai.

Program 3 juta rumah yang bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan, baik dari segi birokrasi maupun koordinasi dengan pemerintah daerah.

Namun, dengan adanya terobosan baru yang melibatkan data lebih presisi dan skema pembiayaan yang lebih ramah bagi MBR, pemerintah berharap bisa segera mengatasi masalah tersebut dan memenuhi target yang telah ditetapkan.*

(km/ad)

Presiden Prabowo Tuding Pengkritik Dibiayai Pihak Asing, Adinda Muchtar: Sikap Inkonsisten dan Merendahkan Kebebasan Berpendapat

Poin-Poin Penting Pernyataan TNI tentang 4 Tentara Terduga Penyiram Air Keras Aktivis Andrie Yunus

Jusuf Kalla Sebut Ada Dua Cara Pemerintah Hemat Anggaran di Tengah Ketegangan Geopolitik

Wali Kota Padangsidimpuan Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers untuk Transparansi dan Keamanan Informasi

Sekda Aceh Sapa Pemudik Gratis Menuju Sabang, Program Mudik Gratis Diharapkan Bisa Terus Ditingkatkan

Pemko Medan Gelar Buka Puasa Bersama, Wali Kota Rico Waas Ajak Aparatur Bangun Kota dengan Keikhlasan