JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merespons polemik terkait isu pemakzulan dirinya.
Dalam arahannya, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam sistem demokrasi untuk menilai dan mengganti pemerintahan.
Namun, proses itu harus mengikuti mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan pendiri bangsa.Baca Juga:
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Kerja bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Kedaulatan di tangan rakyat, tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai," ujarnya.
Presiden menekankan bahwa pergantian kepemimpinan bisa melalui pemilihan umum ataupun proses impeachment, tetapi harus ditempuh melalui DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bisa melalui pemilihan umum tidak ada masalah, bisa juga melalui impeachment gak ada masalah. Tapi impeachment melalui saluran DPR/MPR, MK dilakukan tidak masalah," tegas Prabowo.
Ia kemudian merefleksikan sejarah transisi kekuasaan di Indonesia, menekankan jalannya proses tanpa kekerasan.
"Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," kata Presiden.
Di akhir arahannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun pendiri bangsa.
"Percayalah pada sistem yang telah dibangun pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri pada Indonesia," pungkasnya.
Respons Presiden muncul di tengah kritik peneliti Saiful Mujani.
JAKARTA Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menanggapi rencana sejumlah simpul relawan Prabowo Subianto
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami praktik dugaan pemerasan dan pemotongan anggaran di Kejaksaan Negeri (Kejari)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan legitimasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui adanya pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ribuan masyarakat Mandailing Natal menghadiri halalbihalal dan tabligh akbar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pernyataan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dan aktivis Islah Bahrawi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan, terpidana kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto merespons polemik terkait isu pemakzulan dirinya. Dalam arahannya, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan
NASIONAL
