Kejari Medan Limpahkan Berkas Korupsi MFF 2024 ke PN, 4 Tersangka Segera Disidang
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh digeneralisasi sebagai hal yang negatif.
Ia menyebut kritik yang baik perlu ditindaklanjuti, sementara kritik yang tidak membangun harus direspons dengan edukasi kepada masyarakat.
"Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar tidak menjadi racun bagi demokrasi," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).Baca Juga:
Habiburokhman mengaku sependapat dengan pernyataan Teddy Indra Wijaya terkait fenomena "inflasi pengamat". Ia menilai, saat ini banyak pihak yang mengklaim sebagai pengamat, namun justru menyampaikan propaganda, kebohongan, hingga ujaran kebencian.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kritik tersebut memiliki motif politik, termasuk upaya merebut kekuasaan baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional.
Ketua Komisi III DPR itu juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menindaklanjuti berbagai kritik yang bersifat membangun. Namun, ia menegaskan tidak semua kritik bersifat positif.
"Ada juga kritik yang tidak membangun bahkan merusak atau toxic," ujarnya.
Habiburokhman turut menyinggung adanya ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo yang dinilai perlu dikritisi. Ia mengingatkan bahwa pergantian kekuasaan memiliki mekanisme konstitusional yang jelas.
Ia menambahkan, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam Pemilihan Presiden 2029 mendatang. Jika dinilai tidak memuaskan, mandat dapat dihentikan, namun jika sebaliknya, rakyat bisa kembali memberikan kepercayaan.
Habiburokhman juga menyebut hingga saat ini tidak ada warga negara yang dihukum karena mengkritik Presiden, yang menurutnya menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat", yakni munculnya banyak pengamat yang dinilai kerap menyampaikan data tidak sesuai fakta.
Menurut Teddy, sebagian pengamat berbicara di luar bidang keahliannya, sehingga berpotensi membentuk opini publik yang tidak akurat dan menimbulkan kecemasan di masyarakat.
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik keras terhadap Paus Paus Leo XIV melalui unggahan di media sosialnya, T
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui Stadion Teladan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) menjelang gelaran P
OLAHRAGA
JAKARTA Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, buka suara usai JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan soal m
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke13 RI, Jusuf Kalla (JK), dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Mud
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke
NASIONAL
MEDAN Pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam merespons insi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh digeneralisasi sebagai
NASIONAL
TOBA Pencarian jasad Frater Christopher (21) yang tenggelam di kawasan Air Terjun Situmurun, Danau Toba, masih terus dilakukan hingga ha
PERISTIWA
NONTHABURI Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menyampaikan permintaan maaf usai timnya gagal meraih gelar juara Piala AFF Fu
OLAHRAGA