JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap antikritik.
Kritik itu merespons pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut adanya fenomena "inflasi pengamat".
Usman menyebut istilah tersebut tidak tepat dan berpotensi mereduksi peran pengamat dalam kehidupan demokrasi.Baca Juga:
Ia menilai, pengamat justru memiliki fungsi penting dalam membantu pemerintah membaca kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum secara objektif.
"Pernyataan seperti itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah antikritik," kata Usman di sela diskusi Forum Intelektual Antardisiplin di Auditorium IMERI FK UI Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2026.
Pernyataan itu merujuk pada komentar Seskab Teddy Indra Wijaya yang sebelumnya menyebut adanya "inflasi pengamat", yakni fenomena banyaknya pihak yang berkomentar tanpa latar belakang keahlian dan data yang memadai.
Teddy juga menyinggung adanya pengamat yang dianggap kerap menggiring opini publik terhadap pemerintah, termasuk sejak masa sebelum Prabowo menjabat presiden.
Namun, Usman Hamid menilai pandangan tersebut tidak berdasar. Menurut dia, tanpa peran pengamat, pemerintah akan kesulitan memperoleh perspektif kritis dari masyarakat sipil.
"Tanpa pengamat, pemerintah tidak mungkin memahami realitas sosial, ekonomi, politik, dan hukum secara objektif," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih fokus menghadapi potensi tantangan ekonomi ketimbang memperdebatkan kritik dari publik.
Menurutnya, risiko krisis ekonomi perlu diantisipasi secara serius.
"Yang perlu dihadapi adalah potensi krisis ekonomi yang sudah di depan mata," kata Usman.
MEDAN Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat total 52 kilogram yang diduga berasal dari jaringan internas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), termasuk posisi Kepala Kejaksaan Negeri K
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Seorang warga Medan, Rudi Setiawan (56), mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah diduga menjadi ko
HUKUM DAN KRIMINAL
VATIKAN Paus Leo XIV menyatakan tidak gentar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutnya lemah akibat kritiknya terhadap
INTERNASIONAL
MOSKWA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan kunjungannya ke Istana Kremlin, Moskwa, Rusia, bertujuan untuk berkonsult
NASIONAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah da
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan pentingnya transformasi digital, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Ban
PEMERINTAHAN
JAKARTA ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk posisi Kepal
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Marjani, ajudan mantan Gubernur Riau Abdul Wahid, dalam kasus dugaan pemerasan di lingk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi mengakhiri masa tugasnya setelah 15 tahun mengabdi di lembaga penjaga konstitusi terse
HUKUM DAN KRIMINAL
