JAKARTA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Ia menegaskan putusan tersebut tidak ditujukan untuk individu tertentu, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"(Putusan 90) memang tidak ada kaitan dengan Gibran. Itu bukan pintu untuk Gibran. Untuk semua anak muda. Nah itulah kesalahan persepsi," kata Anwar usai purnabakti di Jakarta, Senin, 13 April 2026.Baca Juga:
Putusan MK tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena membuka peluang bagi warga berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam kontestasi Pilpres, dengan syarat pernah atau sedang menjabat melalui pemilu, termasuk sebagai kepala daerah.
Anwar menyebut, hingga kini masih terdapat perdebatan yang belum selesai terkait putusan tersebut di ruang publik.
Ia menilai sebagian pihak belum dapat menerima hasil putusan yang telah ditetapkan.
"Masih banyak yang belum move on dari Putusan MK 90," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengaku lega usai mengakhiri masa tugasnya sebagai hakim konstitusi.
Ia menggambarkan dirinya meninggalkan MK dalam kondisi yang bersih dari beban jabatan.
"Saya plong. Saya ibarat meninggalkan MK ini seperti bayi, seperti kertas putih," kata dia.
Anwar turut menyinggung berbagai polemik yang mengiringi putusan tersebut, termasuk isu dugaan konflik kepentingan hingga spekulasi adanya campur tangan pihak tertentu.
Ia menegaskan bahwa berbagai tuduhan tersebut telah diklarifikasi dalam proses yang berjalan.
Selain itu, ia juga merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatannya terkait pemulihan nama baik.
Dalam putusan itu, PTUN menyatakan membatalkan keputusan pengangkatan Ketua MK serta memulihkan harkat dan martabat Anwar Usman sebagai hakim konstitusi.
"Putusan PTUN Jakarta itu memulihkan harkat, martabat, dan nama baik saya. Itu yang utama," ujarnya.
Anwar menegaskan bahwa pemulihan nama baik menjadi hal penting baginya setelah rangkaian polemik yang terjadi.
Ia bahkan mengaku khawatir apabila hal tersebut tidak terselesaikan semasa hidupnya.
"Bayangkan kalau saya meninggal sebelum nama baik saya dipulihkan," kata dia.*
(km/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liqu
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara, Kris Biantoro (49), meninggal dunia saat turun dari puncak Taman Nasional Gunung
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Seni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pengadaan senil
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, serta kej
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 yang mengatur sy
NASIONAL
MALANG Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pem
HUKUM DAN KRIMINAL
