UMSU Dorong Kemandirian Ekonomi Desa lewat Bantuan Alat Produksi Abon dan Cookies
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera memperbaiki sistem keamanan di jalur kereta api, khususnya pada perlintasan sebidang. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api.
Puan menegaskan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan yang kerap memicu kecelakaan, sehingga perlu penanganan serius dan menyeluruh dari pemerintah.
"Kita minta pemerintah, KAI, bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).Baca Juga:
Ia menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang yang tidak memiliki pengamanan memadai di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kecelakaan.
"Terutama pada perlintasan sebidang yang masih banyak kita temukan di sepanjang perlintasan kereta. Karena keamanannya sangat kurang, kecelakaan kereta seringkali terjadi dan ini harus disikapi dengan serius," ujarnya.
Puan juga menilai bahwa insiden kecelakaan kereta tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik, khususnya KRL yang menjadi moda utama di kawasan perkotaan.
Menurutnya, sistem transportasi perkotaan seperti Jabodetabek sangat bergantung pada KRL sebagai infrastruktur sosial mobilitas masyarakat sehari-hari.
"Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KRL bukan sekadar moda angkut massal, melainkan infrastruktur sosial yang menopang aktivitas masyarakat setiap hari," jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya standar keselamatan yang lebih kuat, terukur, dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai persoalan perlintasan sebidang sudah lama menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai "darurat perlintasan sebidang".
"Kalau darurat perlintasan sebidang ini tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan kecelakaan kereta api akan terus terjadi di Indonesia," kata Lasarus.
Ia mengungkapkan masih terdapat ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan data yang ia sampaikan, terdapat ribuan titik perlintasan yang sebagian belum memiliki penjagaan.
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan di balik pernyataannya yang menyebut konsumsi telur dapat menyebabkan
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 300 ribu pecandu narkoba di Indonesia telah terdeteksi. Menurutn
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
NASIONAL
BATU BARA Warga Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi pasokan listrik yang dinilai semakin m
PERISTIWA
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan di Mapolda Aceh,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara Poppy Marulita Hutagalung dimutasi dari jabatannya menjadi kepala bidang. Poppy ki
PEMERINTAHAN