JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Menurut dia, kritik, demonstrasi, pengawasan media, serta suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga jalannya pemerintahan.
Namun demikian, Azis mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi kemarahan yang kehilangan tujuan untuk memperbaiki keadaan.Baca Juga:
"Kritik terhadap pemerintah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan," kata Azis dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Menurut Azis, demokrasi Indonesia harus terus dijaga agar tidak kehilangan nilai-nilai etika dan adab dalam ruang publik.
Ia menilai kebebasan berbicara merupakan hak yang sangat penting dalam sistem demokrasi, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.
Azis menyoroti fenomena yang terjadi saat ini, di mana semakin luas ruang kebebasan berbicara tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kualitas diskusi publik.
"Semakin luas kebebasan berbicara, semakin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern," tuturnya.
Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia.
Berbagai negara demokrasi di dunia juga menghadapi tantangan serupa, mulai dari polarisasi politik, populisme, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Meski demikian, Azis menegaskan Indonesia perlu lebih serius memperhatikan kualitas ruang publik dan cara masyarakat menyampaikan pendapat.
Dalam pandangannya, terdapat perbedaan mendasar antara kritik dan kebencian.
Kritik, kata dia, lahir dari keinginan memperbaiki keadaan, didukung data, dan berorientasi pada solusi. Sementara kebencian hanya mencari sasaran untuk disalahkan.
"Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan," kata Azis.
Politikus Gerindra itu juga menyoroti peran media sosial yang dinilainya membuat penyebaran emosi dan informasi berlangsung sangat cepat.
Menurut dia, berbagai bentuk umpatan, tuduhan, fitnah, hingga potongan informasi kini dapat menyebar luas sebelum kebenarannya diverifikasi.
Karena itu, ia mengingatkan agar demokrasi tidak berubah menjadi ruang yang dipenuhi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Demokrasi tidak pernah dirancang untuk memberi penghargaan kepada mereka yang paling marah. Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya," ujarnya.
Azis menilai tantangan tersebut menjadi semakin penting di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah program besar tengah dikerjakan, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pembangunan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, hingga pembenahan tata kelola aset negara.
Menurut dia, setiap perubahan besar hampir selalu menghadapi penolakan dan resistensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda.
"Setiap perubahan besar hampir selalu mengganggu kepentingan besar pula. Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan," papar Azis.
Ia juga mengingatkan pentingnya sikap tabayyun atau melakukan klarifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi, terutama di era media sosial yang membuat emosi bergerak lebih cepat dibandingkan pertimbangan rasional.
"Zaman media sosial membuat emosi bergerak lebih cepat daripada akal. Karena itu tabayyun menjadi semakin penting," sambungnya.
Di akhir pernyataannya, Azis menegaskan bahwa yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya citra seorang pemimpin atau pemerintahan, melainkan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.
"Demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara. Demokrasi adalah kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak," imbuh Azis.* (km/ad)
JAKARTA Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Ho
OLAHRAGA
MEDAN Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahw
EKONOMI
DELI SERDANG Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
LABURA Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detikdetik dirinya menemukan jasad sang su
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapalkapal daga
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
