Usung Konsep "Prabowonomics", Cak Imin: PKB Akan Terus Bersama Prabowo Menyukseskan Arah Baru Ekonomi
JAKARTA Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan partainya akan terus mendukung Presiden Pr
EKONOMI
BITVONLINE.COM –Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti keputusan pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2025. Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal FAKTA, Tubagus Haryo Karbyanto, menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.
“Pembatalan ini justru mempermudah akses rokok murah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berisiko memperburuk angka perokok muda,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan pada Selasa, 24 September 2024. Tubagus menambahkan bahwa terjangkaunya harga rokok dapat meningkatkan jumlah perokok di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak. Ia juga merujuk pada sejumlah negara lain yang berhasil menekan konsumsi rokok dengan konsisten menaikkan cukai, menunjukkan bahwa pendekatan sebaliknya dapat membahayakan kesehatan generasi muda.
Tubagus mengkritik alasan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok, yang dianggap sebagai pembenaran yang tidak tepat. “Fokus utama kebijakan harusnya adalah kesehatan publik, bukan menjaga stabilitas industri rokok,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembatalan kenaikan CHT melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, pada Selasa, 14 September 2024. Alasan yang dikemukakan adalah kekhawatiran mengenai migrasi konsumen ke produk rokok yang lebih murah atau yang dikenal sebagai downtrading.
FAKTA Indonesia, dalam rilis persnya, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Mereka meminta agar kebijakan cukai rokok ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, bukan sekadar mempertimbangkan kepentingan industri. “Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tutup Tubagus, menekankan urgensi untuk merespons isu kesehatan masyarakat dengan kebijakan yang efektif.
Sikap skeptis terhadap kebijakan ini didukung oleh hasil kajian yang menunjukkan dampak signifikan dari konsumsi rokok terhadap kesehatan masyarakat. Menurut kajian terbaru, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perokok muda yang tinggi, dan pembatalan kenaikan CHT dapat memperburuk situasi ini.
FAKTA juga mencatat bahwa kebijakan cukai yang pro-kesehatan diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang, mengurangi beban kesehatan akibat konsumsi rokok, serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka perokok baru, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan publik, FAKTA berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali komitmennya untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau. Keputusan ini menjadi momen penting bagi pemerintah untuk menunjukkan ketegasan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan generasi mendatang.
(N/014)
JAKARTA Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan partainya akan terus mendukung Presiden Pr
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat suasana puncak Hari Lahir (Harlah) ke28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) me
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabo
EKONOMI
BANDA ACEH Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menangani isu lesbian,
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (23
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yan
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap maraknya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang diduga di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasut
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan tindak pidana korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Sosial da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat kolaborasi dengan berb
NASIONAL