JAKARTA – Anak usaha PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET), PT Mega Akses Persada (MAP), telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Pembiayaan ini memiliki limit total sebesar Rp 5,9 triliun, yang dibagi dalam tiga tranche, yaitu tranche A sebesar Rp 2,75 triliun, tranche B sebesar Rp 1,5 triliun, dan tranche C sebesar Rp 1,65 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada Selasa (21/1/2025), pembiayaan ini bersifat non-revolving dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 13 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian, termasuk periode availability. Rencana penggunaan dana pembiayaan ini terbagi untuk berbagai keperluan.
Tranche A akan digunakan untuk refinancing peralatan jaringan fiber optic, sementara tranche B dan C masing-masing untuk belanja modal pada tahun 2025-2026 dan 2026-2027. Suku bunga yang dikenakan pada MAP adalah suku bunga tetap sebesar 7,5% untuk tranche A, sedangkan tranche B dan C akan dikenakan suku bunga floating, yang dihitung berdasarkan BI Rate ditambah margin minimal 1%.
Sebagai jaminan atas pembiayaan ini, MAP menyediakan beberapa agunan, termasuk peralatan fiber optic yang dibiayai, fidusia atas piutang perusahaan, gadai saham atas seluruh kepemilikan pemegang saham MAP, seluruh rekening escrow dan giro yang dibuka pada agen escrow, serta letter of undertaking dari perusahaan.
Per 30 Juni 2024, DNET secara langsung menguasai 69,17% saham MAP. Selain itu, DNET juga memiliki 2,8% saham MAP melalui PT Indoritel Persada Nusantara, perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh DNET. Saham DNET sendiri sebanyak 25,3% dimiliki langsung oleh Anthoni Salim, dan secara tidak langsung, Salim memiliki 20,13% saham DNET melalui PT Megah Eraharja.
(christie)
JAKARTA Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di selu
Peristiwa
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo batal bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada sistem transportasi publik di dunia yang s
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi dalam kerja sama pengolahan anode logam antara PT Aneka Tamba
Hukum dan Kriminal
MALANG Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media massa dan masyara
Nasional
MEDAN Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, dan abangnya, Iskandar Peranginangin, dituntut masingmasing 5 tahun penjara
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong pertumbuhan ekonomi biru dengan mengembangkan kawasan unggula
Pertanian Agribisnis
SERDANG BEDAGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, secara resmi melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
Pemerintahan
MEDAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Heliyanto, mengakui menerima kom
Hukum dan Kriminal
TOBA Kasus dugaan keracunan makanan kembali terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.adsense Sebanyak 95 siswa dari jenjang SD, SMP,
Kesehatan
