OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Anak usaha PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET), PT Mega Akses Persada (MAP), telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Pembiayaan ini memiliki limit total sebesar Rp 5,9 triliun, yang dibagi dalam tiga tranche, yaitu tranche A sebesar Rp 2,75 triliun, tranche B sebesar Rp 1,5 triliun, dan tranche C sebesar Rp 1,65 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada Selasa (21/1/2025), pembiayaan ini bersifat non-revolving dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 13 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian, termasuk periode availability. Rencana penggunaan dana pembiayaan ini terbagi untuk berbagai keperluan.
Tranche A akan digunakan untuk refinancing peralatan jaringan fiber optic, sementara tranche B dan C masing-masing untuk belanja modal pada tahun 2025-2026 dan 2026-2027. Suku bunga yang dikenakan pada MAP adalah suku bunga tetap sebesar 7,5% untuk tranche A, sedangkan tranche B dan C akan dikenakan suku bunga floating, yang dihitung berdasarkan BI Rate ditambah margin minimal 1%.
Sebagai jaminan atas pembiayaan ini, MAP menyediakan beberapa agunan, termasuk peralatan fiber optic yang dibiayai, fidusia atas piutang perusahaan, gadai saham atas seluruh kepemilikan pemegang saham MAP, seluruh rekening escrow dan giro yang dibuka pada agen escrow, serta letter of undertaking dari perusahaan.
Per 30 Juni 2024, DNET secara langsung menguasai 69,17% saham MAP. Selain itu, DNET juga memiliki 2,8% saham MAP melalui PT Indoritel Persada Nusantara, perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh DNET. Saham DNET sendiri sebanyak 25,3% dimiliki langsung oleh Anthoni Salim, dan secara tidak langsung, Salim memiliki 20,13% saham DNET melalui PT Megah Eraharja.
(christie)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL