Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang mulai berlaku pada 2026.
Pengawasan ini dilakukan guna memastikan sistem hukum berjalan adaptif dan berkeadilan.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI, Muhammad Rano Alfath, bersama sejumlah anggota lainnya, Jumat (10/4/2026). Rombongan diterima langsung oleh jajaran Polda Aceh di Aula Presisi.Baca Juga:
Turut hadir Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah, Wakapolda Aceh, Kajati Aceh, Kepala BNNP Aceh, serta para pejabat utama Polda dan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.
Rano Alfath menyampaikan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan langkah besar dalam reformasi hukum nasional. Namun, ia menekankan bahwa implementasinya membutuhkan kesiapan dan pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum.
"KUHP dan KUHAP yang baru memuat banyak terobosan, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian dan pendekatan yang lebih humanis," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam menangani perkara ringan. Menurutnya, tidak semua kasus harus berujung pada hukuman pidana.
"Kita tidak ingin masyarakat kecil harus dipenjara karena perkara ringan. Penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan," tambahnya.
Selain itu, Komisi III DPR juga menekankan agar proses penahanan dilakukan secara selektif, sejalan dengan semangat pembaruan KUHAP.
Dalam kesempatan tersebut, Rano menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum melalui rapat kerja dan mekanisme pengaduan masyarakat.
Ia menyebut, setiap laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu sebelum dibahas di tingkat komisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan perkara lebih terarah dan tidak menimbulkan polemik.
"Kami ingin setiap perkara yang masuk sudah jelas duduk persoalannya, sehingga pembahasan menjadi lebih produktif," tegasnya.
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL