Erupsi Sinabung Bikin Penerbangan Kualanamu Terganggu, Ini Penjelasannya
DELI SERDANG Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Deli Serdang, Sumatera Utara, sempat dinonaktifkan sementara
PERISTIWA
ACEH BESAR - Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, menyambut kunjungan kerja spesifik Tim Komisi III DPR RI dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi KUHP dan KUHAP yang mulai diberlakukan pada 2026.
Tim Komisi III DPR RI yang dipimpin Mohammad Rano Alfath tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (10/4/2026). Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolda Aceh bersama jajaran Polda Aceh.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Joko Krisdiyanto, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung tantangan implementasi KUHP dan KUHAP di daerah.Baca Juga:
"Tim Komisi III DPR RI selanjutnya menuju Mapolda Aceh untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka monitoring tantangan pelaksanaan KUHP dan KUHAP," ujarnya.
Setibanya di Mapolda Aceh, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja di Gedung Presisi. Dalam forum tersebut, Kapolda Aceh memaparkan sejumlah strategi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan aturan baru tersebut.
Ia menjelaskan, Polda Aceh telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari sosialisasi, diskusi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program internal.
"Kami telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, termasuk program Polri Belajar untuk mempercepat pemahaman anggota terhadap substansi KUHP dan KUHAP yang baru," kata Marzuki.
Selain itu, Polda Aceh juga melakukan pendampingan teknis ke jajaran Polres, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana.
Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan kejaksaan dan lembaga peradilan, guna memastikan implementasi hukum berjalan efektif.
Ia juga menyoroti kekhususan Aceh yang memiliki hukum adat dan qanun jinayat yang perlu disinergikan dengan hukum nasional.
"Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci, mengingat di Aceh juga berlaku hukum adat dan qanun. Ini perlu kehati-hatian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum," jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan sejumlah tantangan, seperti kebutuhan regulasi turunan, integrasi sistem peradilan berbasis teknologi, hingga dukungan anggaran dan sarana prasarana.
DELI SERDANG Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Deli Serdang, Sumatera Utara, sempat dinonaktifkan sementara
PERISTIWA
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kematian Bambang Setiyawan (60), pedagang cermin yang did
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap adanya delapan warga negara Indonesia (WNI) yang disebut bergabung dengan tentara
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL