Kapolda Aceh Paparkan Tantangan Implementasi KUHP dan KUHAP saat Kunjungan Komisi III DPR RI

ACEH BESAR - Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, menyambut kunjungan kerja spesifik Tim Komisi III DPR RI dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi KUHP dan KUHAP yang mulai diberlakukan pada 2026.

Tim Komisi III DPR RI yang dipimpin Mohammad Rano Alfath tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (10/4/2026). Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolda Aceh bersama jajaran Polda Aceh.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Joko Krisdiyanto, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung tantangan implementasi KUHP dan KUHAP di daerah.

Baca Juga:

• Kronologi Sahroni Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Pelaku Ngaku Utusan Pimpinan

"Tim Komisi III DPR RI selanjutnya menuju Mapolda Aceh untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka monitoring tantangan pelaksanaan KUHP dan KUHAP," ujarnya.

Setibanya di Mapolda Aceh, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja di Gedung Presisi. Dalam forum tersebut, Kapolda Aceh memaparkan sejumlah strategi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan aturan baru tersebut.

Ia menjelaskan, Polda Aceh telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari sosialisasi, diskusi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program internal.

"Kami telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, termasuk program Polri Belajar untuk mempercepat pemahaman anggota terhadap substansi KUHP dan KUHAP yang baru," kata Marzuki.

Selain itu, Polda Aceh juga melakukan pendampingan teknis ke jajaran Polres, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana.

Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan kejaksaan dan lembaga peradilan, guna memastikan implementasi hukum berjalan efektif.

Ia juga menyoroti kekhususan Aceh yang memiliki hukum adat dan qanun jinayat yang perlu disinergikan dengan hukum nasional.

"Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci, mengingat di Aceh juga berlaku hukum adat dan qanun. Ini perlu kehati-hatian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan sejumlah tantangan, seperti kebutuhan regulasi turunan, integrasi sistem peradilan berbasis teknologi, hingga dukungan anggaran dan sarana prasarana.

Dalam kesempatan tersebut, turut digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penanganan perkara dugaan tindak pidana di kawasan PTPN IV Cot Girek, Aceh Utara.

Kapolda menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Kami fokus pada aspek tindak pidana. Untuk persoalan agraria secara menyeluruh, tentunya memerlukan penjelasan dari instansi terkait," tegasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif kepada DPR RI terkait kondisi di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan hukum nasional.*

(dh)

Perkara Delpedro Cs Berlanjut ke MA, Yusril Singgung Perdebatan KUHAP Lama vs Baru

KontraS Nilai Kasus Andrie Yunus Layak Gunakan Pasal Pembunuhan

Heboh Kasasi Delpedro, DPR: Putusan Bebas Tak Bisa Diganggu!

RUU Narkotika Dibahas, Kepala BNN Minta Wewenang Penyadapan Diperluas

Presiden Myanmar Digugat ke Kejaksaan Agung RI atas Tuduhan Genosida terhadap Rohingya

Pemuda Asal Sumut Dituntut Seumur Hidup dalam Kasus Mutilasi Pacar