
Ombudsman RI Soroti RUU KUHAP: Perlu Mekanisme Jelas soal Hak Tersangka, Korban, dan Saksi
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mendorong agar Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan
PemerintahanJAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mendorong agar Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan
PemerintahanJAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah resmi menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
NasionalJAKARTA Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe, menyatakan keberatan atas penetapan dir
Hukum dan KriminalOlehMuhammad Daffa Alfandy.KEJAR tayang pembahasan Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terus mengala
OpiniOlehZuhad Aji Firmantoro.AKHIRNYA amukan itu benarbenar terjadi. Sejak 28 Agustus 2025, jalanan dipenuhi gelombang protes yang meluas bak
OpiniJAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan membahas Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah tuntasny
NasionalOlehM. Afif Abdul Qoyim. UNDANGundang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan diberlakukan awal Januari 2026 memerlu
OpiniMEDAN Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas I Medan, Andi Surya, turut hadir dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh
NasionalOlehAndreas Calvin TamaraJULI 2024, draf Rancangan Undangundang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sedang memasuki tahap p
OpiniYOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal