Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
TAPANULI SELATAN – Junius Nduru, S.H., pemerhati lingkungan hidup yang tinggal di Desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, menolak keras rencana eksplorasi tambang yang dilakukan PT. Agincourt Resources (PT.AR) di wilayahnya.
Penolakan ini juga mencakup Desa Dolok Godang dan sekitarnya, dengan alasan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Menurut Junius, area yang akan dieksplorasi oleh PT.AR diperkirakan seluas ±4.408 hektare berdasarkan peta sebaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).Baca Juga:
Ia menegaskan, jika eksplorasi tambang tetap berlanjut, wilayah Kecamatan Angkola Selatan berisiko mengalami bencana serupa dengan yang pernah terjadi di Kecamatan Batang Toru, seperti banjir dan longsor.
"Belum terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi. Kami tidak ingin desa kami menjadi langganan bencana akibat tambang," ujar Junius kepada awak media, Rabu (7/1/2026).
Junius juga menyoroti skema kepemilikan PT.AR yang mayoritas sahamnya dikuasai PT. United Tractors Tbk (UNTR) sebesar 95% melalui PT. Danusa Tambang Nusantara, sedangkan BUMD hanya memiliki 5% saham.
Ia menilai keuntungan besar perusahaan justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Dampak lingkungan, kerusakan ekosistem, banjir, longsor, polusi—semua terjadi di wilayah kami. Sementara hanya 5% keuntungan yang diklaim untuk masyarakat," tambahnya.
Junius menegaskan penolakannya berdasarkan sejumlah dasar hukum, antara lain:
- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menekankan hak pengelolaan tanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- Prinsip bahwa masyarakat setempat lebih berhak mengelola tanah dan sumber daya alamnya sendiri.
Ia juga menolak iming-iming lapangan kerja yang ditawarkan perusahaan.
"Itu hanya buaian semata. Kami tidak mau tanah kami dikeruk oleh pihak asing dan desa kami menjadi pemicu bencana," tegas Junius.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN