Kapolri Ungkap Ada Upaya Ganggu Sinergi TNI-Polri, Minta Jajaran Tetap Solid
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Ia menyebut
NASIONAL
JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku mulai 2 Januari 2026.
Beberapa pasal menuai sorotan publik, terutama aturan terkait demonstrasi, perzinaan, dan penghinaan terhadap kepala negara.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa kritik dan pro-kontra terhadap KUHAP dan KUHP merupakan hal yang wajar.Baca Juga:
"Kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Yang penting, produk undang-undang ini adalah produk politik, itu dulu yang harus kita sepakati," ujar Supratman dalam keterangan pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2026).
Supratman menjelaskan, mekanisme penyusunan KUHAP dan KUHP melibatkan pemerintah, DPR, serta partisipasi masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil.
"Sebanyak tiga dari tujuh isu utama yang disorot publik adalah pasal penghinaan terhadap lembaga negara, perzinaan, dan pemidanaan bagi demonstran," katanya.
Menurut Supratman, pelibatan masyarakat dalam penyusunan KUHAP dilakukan secara "meaningful participation" dan belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.
"Hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia, serta koalisi masyarakat sipil, ikut dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini," ujarnya.
Penerapan KUHAP dan KUHP terbaru diharapkan dapat memperkuat tata hukum Indonesia, meski sejumlah pihak menilai beberapa pasal membatasi kebebasan sipil.
Pemerintah berkomitmen memantau implementasi undang-undang baru agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.*
(bi/ad)
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Ia menyebut
NASIONAL
BATU BARA Memasuki tahun ajaran baru 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadirkan langkah yang dinilai mampu mempererat sinergi ant
PENDIDIKAN
LHOKSEUMAWE Pemerintah Aceh menyambut baik rencana investasi pembangunan pabrik metanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak ada lagi pengamanan melekat dari personel TNI terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tinda
NASIONAL
JAKARTA Pemain keturunan IndonesiaAustralia, Mitchell Baker resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani pengambilan su
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpaha
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir mendorong penguatan peran ayah dalam mendukung pendidikan anak melalui Gerakan Ayah M
PENDIDIKAN
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Pemerintah Kabu
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan dukungan dan semangat kepada dua putraputri terbaik Sumatera Utar
PENDIDIKAN