Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA – Pemerintah tengah menuntaskan sejumlah regulasi turunan untuk mendukung pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan salah satu aturan krusial yang tengah difinalisasi adalah tata cara perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati, yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Rancangan aturan itu disebut telah diserahkan ke Presiden, dan diharapkan segera rampung.Baca Juga:
"Kemudian RPP tentang tata cara perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati juga telah disampaikan kepada Bapak Presiden, dan kita tinggal menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera selesai," ujar Supratman saat memberi keterangan pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan RPP tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP.
Regulasi ini menjadi acuan terkait hukum yang berlaku di tengah masyarakat, yang selama ini ramai diperbincangkan publik.
Tak hanya itu, Supratman menyebut pemerintah juga menyiapkan aturan pelaksana untuk KUHAP, yang akan berlaku bersamaan dengan KUHP.
Menurutnya, KUHAP mengamanatkan dua Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana.
"Semua regulasi turunan ini penting untuk memastikan implementasi KUHP dan KUHAP baru berjalan efektif dan sesuai prinsip hukum yang berlaku," katanya.
Dengan rampungnya regulasi turunan ini, pemerintah berharap implementasi KUHP dan KUHAP dapat berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai hukum nasional, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik terkait pidana berat dan hukum adat.*
(kp/ad)
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK