Xiaomi Siapkan “Monster” Baru: Redmi K90 Max! Ini Bocoran Spesifikasi Gahar Terbarunya
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa perkara korupsi yang sudah berjalan sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tetap akan diproses menggunakan aturan lama.
Pernyataan ini disampaikan KPK menanggapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP terbaru sejak 2 Januari 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa KUHAP baru mengakomodasi prinsip lex spesialis, yang tetap mengutamakan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK sebagai instrumen utama dalam penanganan kasus korupsi.Baca Juga:
"Dalam KUHAP, khususnya Pasal 3 dan Pasal 367, ditegaskan ada ruang lex spesialis. Artinya, Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK tetap menjadi dasar penanganan perkara korupsi," kata Budi,kepada wartawan, Selasa, 6 Januari 2026.
Selain itu, ketentuan peralihan KUHAP baru menegaskan, perkara yang sudah dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diselesaikan dengan KUHAP lama, sementara kasus yang belum dimulai akan merujuk pada ketentuan baru.
KPK juga menyatakan, tidak ada kendala berarti dalam penanganan korupsi dengan diberlakukannya KUHAP baru.
Namun, lembaga anti-korupsi masih menyusun penyesuaian teknis berupa standar operasional prosedur (SOP) agar proses hukum berjalan sesuai norma.
"Secara detail, hal itu masih dibahas internal, agar pelaksanaan proses hukum di KPK sesuai dengan norma-normanya," ujar Budi menutup.
Dengan adanya kepastian ini, masyarakat dapat tenang bahwa penanganan kasus korupsi yang tengah berjalan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku, tanpa terganggu oleh pemberlakuan peraturan baru.*
(dw/dh)
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkung
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin,
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mempercepat persiapan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi List
PEMERINTAHAN
SIAK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian anggota Ditsamapta, Bripda Natanael Si
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir b
PEMERINTAHAN